Kasubdit Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata pada Peradilan Umum Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna dihukum 9 tahun penjara, karena terbukti menerima suap dari pihak berperkara.
Menyusul terungkapnya sejumlah kasus korupsi yang melibatkan hakim dan aparat badan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung (MA). MA akhirnya mengeluarkan tiga Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang pengawasan hakim dan aparat peradilan.
Setelah Nurhadi Abdurachman menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekretaris Mahkamah Agung (MA) menyusul perkara yang membelitnya di KPK, MA bergegas mencari calon pengganti Nurhadi.
Penyidikan kasus dugaan suap terhadap Kepala Sub Direktorat (Kasubdit )Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna tampaknya akan ditutup hanya pada tiga tersangka.
Pihak yang berperkara jangan mudah mempercayai oknum MA yang mengaku bisa menunda salinan putusan karena eksekusi tidak perlu menunggu datangnya salinan putusan.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkeyakinan Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna tidak bermain sendiri dalam kasus suap.
Beberapa pejabat MA sendiri memang telah dipanggil penyidik, seperti Direktur Jenderal Badan Peradilan MA Herri Swantoro, Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Wahyudin serta Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Ingan Malem Sitepu.
KY tidak berdaya melakukan penyelidikan lebih jauh lagi dalam kasus suap yang melibatkan salah satu pejabat tinggi MA itu karena menjadi tanggungjawab penuh pimpinan MA.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan kembali penyitaan uang senilai Rp 500 juta dari pengembangan kasus suap yang melibatkan Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna.
Para koruptor memiliki sejuta akal untuk menghindari dinginnya bui, salah satunya yang dilakukan pengusaha Ichsan ini yang memperlambat pengiriman putusan kasasi ke pengadilan di daerah.
Terungkapnya kasus korupsi di Mahkamah Agung lewat aksi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi membuktikan bahwa lembaga peradilan Indonesia masih sangat lemah dan bobrok.
 3.jpg)
