Meski tak mau berkomentar mengenai maraknya vonis bebas dari pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) di daerah, hakim agung yang baru dilantik, Dudu Duswara menyatakan, dia siap membuat gebrakan dalam memeriksa perkara korupsi di Mahkamah Agung (MA).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah layak dibubarkan lantaran banyaknya vonis bebas yang diterima terpidana kasus korupsi.

MA, kata Hatta, membuka sepenuhnya masukan dari berbagai kalangan terkait pelaksanaan pengadilan tipikor di daerah. Apabila perubahan diinginkan, Hatta menyatakan, UU tentang Pengadilan Tipikor harus diubah. Pasalnya, keberadaan UU tersebut mewajibkan MA untuk melaksanakannya.

"Untuk meminta data penanganan kasus tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia harusnya tanya ke kepaniteraan. Ya, mungkin dia tidak ke kepaniteraan kali, kalau saya tadi lagi sidang," kata Hatta, saat dihubungi wartawan, Jumat (4/11).

"Hal yang terpenting, kita akan gunakan untuk acuan apakah pembentukan Pengadilan Tipikor di daerah harus dihentikan dulu," kata Donald, Jumat (4/11).

Tak semua saksi untuk terdakwa vonis bebas Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan hanya sekitar 40 persen saja saksi yang dihadirkan dari 146.

Meskipun mengaku kecolongan, Ketua Muda Pengawasan MA Hatta Ali mengatakan, pihaknya tidak bisa menentukan yang bersangkutan melanggar etika, sekalipun Ramlan pernah menjadi terdakwa kasus korupsi. "Ya bagaimana, yang jelas kan dia (Ramlan Comel) bebas di tingkat banding dan kasasi," kata Hatta.

MA membuka masukan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik majelis hakim tersebut. Tahapan pemeriksaan masih sampai pada evaluasi. "Saat ini sedang terus dievaluasi. Sampai saat ini belum ada dugaan pelanggaran," ucap Hatta.

Pasalnya, berdasarkan catatan KY, seluruh perkara yang ditangani KPK tidak pernah kalah di Pengadilan Tipikor. "Kebanyakan perkara korupsi yang ditangani KPK jarang yang lolos. Tapi sekarang kan banyak nih yang ternyata diputus bebas, itu yang jadi perhatian kami," ujar Jaja.

Jaja mengatakan, Ramlan memang sudah dinyatakan tidak bersalah secara hukum terkait kasus korupsi yang pernah menjadikan hakim ad hoc itu tersangka. Namun, secara moral harus mawas diri dengan menjadi hakim ad hoc kasus korupsi.

Sumendana mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat permintaan salinan putusan itu sejak Jumat (14/10) lalu. "Surat permintaan putusan sudah kami layangkan sejak Jumat (14/10) lalu," kata Sumedana.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mochtar diputus bebas oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh hakim, Azharyadi Pria Kusuma, kendati KPK mendakwa Mochtar dalam empat kasus yakni, suap anggota DPRD Rp1,6 miliar untuk memuluskan pengesahan RAPBD menjadi APBD 2010.

Ketua Muda Pengawasan MA Hatta Ali menyatakan KY tidak berhak meminta bantuan penyadapan dengan tujuan untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Setelah sebelumnya meminta Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa hakim yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad. Kini lembaga ad hoc itu kembali menyarankan supaya KY dan perguruan tinggi ikut andil dalam proses seleksi hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar Mahkamah Agung (MA) tidak lagi kecolongan memilih hakim khususnya yang mengurusi Tindak Korupsi (Tipikor) seperti Ramlan Comel.