-
Profesional, hakim jangan terbawa trend putusan
Jum'at, 14/10/2011 16:01 WIB"Hakim harus profesional. Jangan ikut-ikutan. Zamannya putusan bebas, ikut putusan bebas. Zamannya putusan berat, ikut putusan berat," kata Hatta Ali, juru bicara MA kepada pers di Jakarta, Jumat (14/10).
MA heran kalau KPK harus menang terus
Jum'at, 14/10/2011 15:30 WIB"Hal seperti itu (tangkapan KPK harus dihukum) harus dihilangkan. Sebagai negara hukum tidak boleh. Ini negara hukum. Putusan hakim harus diakui, kalau tidak diakui maka buat apa ada hakim. Pakai hukum rimba saja," kata Hatta.
MA akui kecolongan soal status tersangka hakim Tipikor
Jum'at, 14/10/2011 15:01 WIBMenurut Hatta, Ramlan tidak pernah menyebutkan pernah terlibat perkara pidana saat mengikuti seleksi hakim ad hoc tipikor. MA juga sudah memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan masukan soal rekam jejak calon hakim ad hoc, tapi tidak pernah ada yang melaporkan perihal kasus Ramlan.
MA periksa majelis hakim pembebas Mochtar
Jum'at, 14/10/2011 14:27 WIB"Majelis yang memutus bebas terakhir sekarang berada di Gedung Pengawasan (Ahmad Yani) untuk dimintai keterangan," ujar Ketua Muda Pengawasan MA Hatta Ali, kepada wartawan, di kantornya, Jumat (14/10).
26 koruptor dibebaskan hakim Tipikor
Kamis, 13/10/2011 12:26 WIBKe-26 terdakwa korupsi yang divonis bebas atau lepas tersebut terdiri dari 1 orang di Pengadilan Tipikor Jakarta, 1 orang di Pengadilan Tipikor Semarang, 21 orang di Pengadilan Tipikor Surabaya, dan 3 orang di Pengadilan Tipikor Bandung.
ICW heran, staf masuk bui tapi Walikota bebas
Kamis, 13/10/2011 11:45 WIBKedua, semua alat bukti yang terdiri dari keterangan 43 saksi dan 320 barang di antaranya bukti dokumen tertulis, koper, uang, yang diajukan di persidangan, tidak satu pun dipertimbangkan hakim. Majelis hakim hanya mempertimbangkan pembuktian yang diajukan Mochtar Muhammad.
Hakim pembebas Mochtar pernah tersangkut korupsi
Kamis, 13/10/2011 10:55 WIBPada 2005 di pengadilan tingkat pertama, PN Pekan Baru) Comel divonis 2 tahun penjara, namun bebas Pengadilan Tinggi Riau pada 2005 dan Mahkamah Agung pada 2006 melalui putusan Nomor 153K/PID/2006. Ramlan Comel juga merupakan hakim Ad hoc yang membebaskan terdakwa korupsi lainnya, Bupati Subang, Eep Hidayat.
KY percepat analisis putusan Tipikor Bandung
Kamis, 13/10/2011 00:01 WIBSebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta Komisi Yudisial (KY) melakukan eksaminasi kasus vonis bebas walikota non aktif, Mochtar Muhammad oleh majelis hakim pengadilan Tipikor, Bandung bila diduga ada indikasi pelanggaran kode etik dan prilaku hakim.
JPU optimis mampu penjarakan Mochtar Muhammad
Rabu, 12/10/2011 17:58 WIBSumedana mengatakan, dirinya bersama Hadiyanto kini tengah menyusun memori kasasi yang akan memaparkan kesalahan penafsiran atas dakwaan JPU. "Ini kan ada empat perbuatan, dakwaan berlapis. Masa dari empat perbuatan tidak ada yang bisa dipertimbangkan," kata Sumedana.
KPK takkan segan tindak hakim Tipikor Bandung bila "bermain"
Rabu, 12/10/2011 17:12 WIBKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tak akan segan menindak hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung jika ada laporan dari masyarakat mengenai adanya kecurangan dalam vonis bebas yang diterima Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad.
KPK evaluasi jaksa kasus Mochtar Muhammad
Rabu, 12/10/2011 16:38 WIBKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengevaluasi kinerja Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mochammad.
Hakim Tipikor pembebas Mochtar eks tersangka korupsi
Rabu, 12/10/2011 15:51 WIBSuparman mengatakan, Ramlan Comel pada awalnya berprofesi sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Kemudian, ia menjadi tersangka kasus korupsi, tapi kemudian bebas atas putusan Mahkamah Agung (MA).
Ketua MA ikut tanggung jawab vonis bebas koruptor
Rabu, 12/10/2011 14:54 WIBMenurut Indra, laporan masyarakat atau pendapat publik yang menduga terjadi sesuatu dibalik putusan bebas Mochtar akan sulit dibuktikan. Pihak yang memutuskan perkara akan dengan mudahnya menyatakan putusan bebas itu adalah hak azasi.
DPR minta KY periksa hakim Tipikor Bandung
Rabu, 12/10/2011 14:20 WIBDesakan itu dikemukakan Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman kepada KY apabila terdapat indikasi pelanggaran kode etik hakim atau ada kesalahan pada aspek hukum, fakta persindangan dan penerapan hukum, maka jaksa punya kewenangan hukum melakukan kasasi.
Vonis bebas Walikota Bekasi kewenangan hakim
Rabu, 12/10/2011 13:36 WIB"Hakim di pengadilan miliki independensi untuk menilai apakah bukti-bukti hukum dan fakta persidangan mendukung, mempekuat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dipengadilan," kata Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman.