Desain regulasi penegakan hukum pelanggaran pidana pemilu tidak memberikan jaminan kepastian hukum. Ada desain yang mempersulit untuk membuktikan terjadinya politik uang.
Kwartet Demokrat-Golkar-PKB-PAN kekeh tak mau presidential threshold dikurangi, meski PKS-Gerindra-Hanura-PDIP-PPP ngotot merevisi. Sementara survei menunjukkan, masyarakat rindu Capres alternatif.
Jutaan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri terancam tak bisa menyalurkan hak suara pada Pemilu 2014 dengan alasan tradisi negara tempat mereka tinggal, kesulitan mengakses tempat pemungutan suara (TPS), hingga tak ada izin majikan.
Pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto bisa jadi merupakan penjajakan koalisi Demokrat-Gerindra pada Pemilu 2014.
Keterlibatan masyarakat dalam proses rekrutmen calon legislator masih terbatas. Padahal hak kedaulatan atau kekuasaan rakyat harus diberikan tempat yang utama.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka kemungkinan mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) DKI Jakarta yang meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB).
Partai politik yang pimpinannya terlibat kasus korupsi sebaiknya diberikan kartu merah berupa larangan untuk mengikuti Pemilu 2014 sebelum dilakukan pembersihan dan dinyatakan bersih oleh lembaga yang berwenang.
Pemilihan umum seringkali dituding sebagai salah satu pangkal korupsi. Para calon menghabiskan biaya saat kampanye dan harus mengembalikan modal setelah menjabat.
Partai politik adalah tiang demokrasi, milik rakyat. Itu kata politisi. Tapi, tahukah Anda, betapa sulitnya rakyat itu mengakses ´dapur logistik´ keuangan partai?
Mereka ´naik kelas´. Dari jalanan ingin menuju Parlemen. Mereka ingin punya konstituen. Itulah gejala para pegiat, aktivis lembaga swadaya masyarakat yang berlabuh dalam kapal partai politik.
"Kami dizalimi." Kun Wardhana berujar singkat kepada Gresnews.com, Selasa (12/2). Seakan lemah tak berdaya, lelaki yang menjabat sekretaris jenderal Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) itu harus menerima kenyataan partainya tak bisa ikut Pemilu 2014.
"Jokowi adalah representasi rakyat kecil. Dia rakyat yang menjadi pemimpin. Wajar jika popularitas Jokowi melangit di mata rakyat, karena Jokowi memang berasal dari rakyat."
