Untuk bisa mendapatkan kandidat kepala daerah yang memiliki nilai tinggi di mata rakyat, partai politik harus serius melakukan seleksi. Seleksi kandidat kepala daerah misalnya bisa dilakukan melalui konvensi diinternal partai.
Sejumlah ketua umum partai akan mengakhiri masa jabatannya pada 2015 mendatang, diantaranya Demokrat, Gerindra, PAN, dan PDIP. Partai-partai tersebut cenderung akan memajukan kembali ketua umum.
Recall anggota DPR tidak boleh dilakukan oleh partai karena perbedaan pemahaman pada partai yang mengalami konflik internal. Sebabnya anggota parlemen telah dipilih oleh masyarakat.
Sebagian besar partai tak tertarik mendiskusikan problem Hak Asasi Manusia. Kesimpulan itu dirasakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, saat mengundang 12 partai politik peserta Pemilu 2014 untuk menyampaikan pandangannnya dalam diskusi tentang HAM.
Sistem perpolitikan yang diterapkan oleh Partai Politik di Indonesia cenderung maskulin. Hal itu terjadi karena kaum pria masih belum rela tatanan politik berjalan seimbang antara pria dan wanita.
Parpol di Indonesia punya seabrek persoalan. Ada pengabaian suara anggota, AD/ART, hingga ideologinya sendiri. Alhasil, setiap kali perpecahan menumbuhkan partai baru. Partai harus demokratis dulu secara internal jika ingin menyumbang sesuatu buat perjalanan demokrasi negara ini.
Karena dana yang tidak terbatas inilah bukan tidak mungkin kelompok kontra Anas memanfaatkan atau membayar apapun dan berapa pun asalkan Anas lengser dari takhta ketua umum. Cara-cara politik licik atau Machiavelian bukan tidak mungkin akan dikedepankan.
"Kini PKS akan terposisikan sama dengan partai lain. Tidak bisa lagi mengklaim sebagai partai bersih yang mengedepankan moral (Islam). Apalagi, sebelumnya juga ada kasus lain yang melibatkan kader PKS, yakni Misbakhun."
.jpg)
