GRESNEWS - Muhammad Anis Matta, pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 7 Desember 1968 ditunjuk sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera menggantikan Luthfi Hasan Ishaaq yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap impor daging sapi.

Sebagai pimpinan tertinggi, sanggupkah Anis menghindari suara PKS terjun bebas pada Pemilu 2014? Apa jualan PKS pasca ternoda ´Kotoran Sapi, yang menimpa mantan presiden partai mereka?

Semua kalangan berpendapat status tersangka yang disandangkan Luthfi Hasan Ishaaq menjadi pukulan telak bagi PKS, mengingat jabatan yang disandang Luthfi adalah Presiden PKS. Apalagi PKS selama ini selalu menggembor-gemborkan dan mengklaim sebagai partai bersih dan mengemban amanah di setiap aksi yang dilakukannya.

"Kini PKS akan terposisikan sama dengan partai lain. Tidak bisa lagi mengklaim sebagai partai bersih yang mengedepankan moral (Islam). Apalagi, sebelumnya juga ada kasus lain yang melibatkan kader PKS, yakni Misbakhun," ujar pengamat politik Universitas Airlangga, Haryadi.

Terkait dengan masalah ini, Haryadi meramalkan citra PKS di mata masyarakat akan terjun bebas. Tentu saja ini dapat mempengaruhi perolehan suara PKS di Pemilu 2014. Karena untuk dapat mengembalikan citra dalam waktu singkat pasti akan sangat sulit. "Apalagi yang tersangkut adalah orang nomor satu di partai. Ini jelas tidak bisa dikatakan oknum, tapi terkait erat dengan lembaga."

Salah satu penggagas Partai Keadilan (awal mula Partai Keadilan Sejahtera) Yusuf Supendi, mengaku sedih atas penangkapan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dalam perkara dugaan suap impor daging sapi. Dengan kasus ini Yusuf meyakini jika PKS akan hancur di Pemilu 2014.
 
Yusuf mengaku tidak terkejut dengan penetapan tersangka Luthfi. Pasalnya, petinggi PKS sudah lama disebut-sebut terlibat dalam penyimpangan impor daging sapi. Ia menyayangkan sikap petinggi PKS yang menilai ada skenario politik dari pengungkapan kasus itu.

Selain itu, Yusuf mendesak Menteri Pertanian Suswono yang juga kader PKS mundur dari jabatannya, diikuti petinggi PKS lain di antaranya Anis dan Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin.  "Selama mereka tidak legowo mundur, selama itu juga partai hancur," desak Yusuf.

Pada 17 Maret 2011 lalu, Yusuf Supendi sempat tenar dan menjadi sorotan media, lantaran sikap beraninya melaporkan sejumlah elite PKS, termasuk Luthfi Hasan Ishaaq ke Badan Kehormatan DPR. Dalam laporannya, Yusuf menilai sejumlah elite partai telah melanggar kode etik anggota Dewan. Selain Luthfi, Yusuf juga melaporkan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, dan Anis (Sekjen PKS saat itu).

Yusuf menganggap jika Luthfi telah melanggar etika dan akhlak sebagai anggota DPR. Luthfi juga melanggar syariah dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan, karena telah mengirimkan pesan singkat kepada Yusuf bernada mengancam.  "Bahkan ada yang mengirimkan SMS mau menghirup darah Yusuf Supendi. Aktor intelektualnya adalah Luthfi," ujar Yusuf.

Sementara itu, Yusuf melaporkan Hilmi dan Anis, karena keduanya dituding Yusuf telah menyalahgunakan anggaran.  "Anis, penggelapan dana Pilkada DKI Rp10 miliar bersumber dari Adang Daradjatun. Hilmi, putra pentolan Darul Islam, Danu Muhammad Hasan, gesit mengumpulkan setoran untuk memperkaya diri," ujar Yusuf

Setelah Majelis Syuro PKS menetapkan Anis sebagai Presiden PKS, tak lama kemudian Anis Jumat (1/2) meletakkan jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR atau sebagai Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi XI, Badan Anggaran, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, otomatis kemudian dia meninggakan Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.

Karier pendidikan, Anis meraih gelar S1 di bidang Syariah Islam dari LIPIA 1992, kemudian mendapat pendidikan di Lembaga Ketananan Nasional (Lemhannas) 2001, dan selama empat periode sejak tahun 2008-2013, dirinya menjabat sebagai seorang Sekretaris Jenderal DPP PKS dan Majelis Hikmah PP Muhammadiyah.

Posisi Presiden PKS adalah sebuah jabatan strategis dalam perpolitikan Indonesia, dan cukup diperhitungkan karena kerap menduduki jabatan penting dipemerintahan dan lembaga tertinggi negara. Sebut saja Nurmahmudi Ismail Presiden PKS pertama pada 20 Oktober 1999, dirinya menerima tawaran kursi Kementerian Kehutanan dan Perkebunan dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, detelah Nurmahmudi, Presiden PKS berikutnya Hidayat Nur Wahid juga terpilih Ketua MPR (periode 2004-2009), dan Presiden PKS hasil Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26-29 Mei 2005 di Jakarta, dijabat Tifatul Sembiring (periode 2005-2010) , kemudian Tifatul Sembiring dipercaya oleh Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Indonesia ke-6 sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Setelah itu, tongkat estafet kepemimpinan pun berpindah ke Luthfi Hasan Ishaq sebagai Pjs Presiden PKS sebagai hasil Sidang Majelis Syuro PKS II pada 16 - 20 Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaaq terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2010-2015. Namun, dalam perjalanannya kemudian Luthfi Hasan Ishaaq mengundurkan diri karena diduga terkena kasus korupsi. Pada 1 Februari 2013 Jumat, 15.15 WIB, Anis Mata dipilih menjadi Presiden PKS yang baru.

Setelah menjadi Presiden PKS, Anis lantas menggelar rapat pleno tertutup di DPP PKS, Jalan Simatupang Jakarta, (1/2). Usai rapat Anis  dalam jumpa pers menyatakan  partainya akan melakukan tobat nasional dan konsolidasi nasional melalui safari dakwah yang telah dimulai dari 10 provinsi di Pulau Sumatera. Anis akan melakukan roadshow ke Jawa Barat dan Sumatera Utara di mana kadernya tengah siap bertarung di Pilgub. Taubat nasional di Jakarta akan diselenggarakan, Minggu 10 Februari.

Pada Pemilu 1999, tepatnya 30 Mei 1999 delapan partai politik berasaskan Islam seperti PPP, Partai Keadilan, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Ummat Islam, PPII Masyumi, PNU, PBB, dan PSII 1905 menyepakati penggabungan sisa suara (stembus accoord) hasil Pemilu 1999. Dalam Pemilu 2004, PKS memperoleh suara sebanyak 7,34 persen (8.325.020), dengan raihan suara ini  PKS berhak atas 45 kursi di DPR dari total 550 kursi di DPR.

Pada Pemilu 2009, 9 Juli 2008 PKS mendapat nomor urut 8. PKS mendapat 57 kursi (10 persen) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009, setelah mendapat sebanyak 8.206.955 suara (7,9 persen)dan dinyatakan sebagai satu-satunya partai yang berhasil mengalami kenaikan jumlah persentase perolehan suara yang cukup fantastis.

Untuk Pemilu 2014, PKS mendapatkan nomor urut 3 hasil pengundian nomor urut dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 14 Januari 2013, dan pengundian nomor urut PKS diambil oleh Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dan Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta.

PKS memiliki sayap politik seperti KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia). Gerakan Tarbiyah menjadi pengajarannya. Dengan Sayyid Qutb dan Yusuf Qordhowi yang menjadi panutannya. Selain itu, PKS juga menjadikan Lembaga Dakwah Kampus sebagai sumber rekruitmen kader.

Ada sejumlah kader PKS yang berhasil menduduki jabatan strategis di antaranya  Hidayat Nur Wahid (Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat 2004-2009), Anis Matta (Wakil Ketua DPR 2009-2014), Nur Mahmudi Ismail (Menteri Kehutanan Kabinet Persatuan Nasional 1999-2000), Walikota Depok (2005-2010, 2010-2015), Anton Apriantono (Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009), Adhyaksa Dault (Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009), Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014), Salim Segaf Al-Jufri (Menteri Sosial Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014), Suswono (Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014), Suharna Surapranata (Menteri Riset dan Teknologi Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2011), Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat 2008-2013), Gatot Pujo Nugroho (Gubernur Sumatera Utara 2011-2013) dan Irwan Prayitno (Gubernur Sumatera Barat 2010-2015).

BACA JUGA: