Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung kembali mengorek kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Angkasa Pura I.

Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung kembali menyidik sejumlah kasus korupsi di lingkungan PT Angkasa Pura I, khususnya dalam renovasi Bandara I Gusti Ngurah Rai, di Bali.

Pengelola Bandara Soekarno Hatta berbenah diri untuk menjadikan sebagai bandara transit penerbangan internasional.

Penanganan para penumpang sangat mengecewakan. Angkasa Pura dan Garuda Indonesia praktis tidak memberikan informasi atas apa yang terjadi dan bagaimana dengan kepastian jadwal penerbangan.

Selain Tommy Soetomo, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan Direktur PT Scientek Computindo, Hendra Liem dalam kasus korupsi Damkar Angkasa Pura I ini.

Dia menjelaskan hingga kini tim penyidik masih menunggu keterangan saksi ahli yang mengerti soal spesifikasi pengadaan barang dalam kasus korupsi damkar Angkasa Pura I tersebut.

Hampir setahun, kasus dugaan korupsi pengadaan lima unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) di lingkungan Angkasa Pura I disidik. Namun hingga saat ini tak ada kejelasan kapan kasus yang merugikan negara senilai Rp 63 miliar tersebut dilimpahkan ke pengadilan. 

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menetapkan per 1 Maret 2015 penggabungan airport tax dengan tiket atau Passenger Service Charge (PSC) on ticket mulai diterapkan.

Direktur Pelayanan PT Angkasa Pura II (Persero) Ituk Heraindri mengatakan, kebijakan perusahaan tersebut untuk meminimalisir para penumpang agar tidak memberikan uang tips kepada petugas troli.

Disatu sisi, rencana disewakannya gedung kantor pusat sudah dikomunikasikan kepada Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Dia mengungkapkan Jonan menyetujui rencana dari perusahaan untuk menyewakan gedungnya kepada maskapai.

Azam menegaskan secara prinsip Angkasa Pura II tidak diperkenankan untuk menjual gedung tersebut dan tidak boleh meninggalkan area bandara Soekarno Hatta.

Ikuti jejak Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) yang baru saja dilantik berencana menyewakan kantor pusatnya.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan pemerintah akan memberikan suntikan modal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Angkasa Pura II (Persero) sebesar Rp3 triliun.

Pekerjaan rumah bagi direksi yang baru adalah pengembangan bandara Soekarno Hatta.

PT Angkasa Pura II (Persero) menyatakan akan segera menerapkan kebijakan Passenger Service Charge (PSC) on ticket atau Airport Tax menjadi satu dengan tiket serentak mulai 1 Maret 2015.