Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi jaksa dalam kasus eksekusi Yayasan Supersemar. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) selaku eksekutor menyebut akan mengeksekusi aset senilai Rp 4,4 triliun tersebut.
"Ya harus dilaksanakan eksekusinya kalau begitu," kata humas PN Jaksel, Made Sutrisna, di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (31/10).
Ia mengatakan untuk mengeksekusi aset Yayasan Supersemar, PN Jaksel akan mengacu pada surat permohonan Kejaksaan Agung.
"Mengacu ke surat permohonan eksekusi yang dulu," ujarnya.
Akan tetapi eksekusi terhadap aset Yayasan Supersemar itu tertunda karena Ketua PN Jaksel Aroziduhu Waruwu akan dipindahkan ke Pengadilan Tinggi (PT) Medan. Dengan begitu PN Jaksel beralasan eksekusi tersebut masih akan menunggu pergantian ketua baru pada akhir November.
Sebelumnya, Jaksa Agung yang mewakili rakyat Indonesia menggugat Yayasan Supersemar untuk mengembalikan dana yang diselewengkan sejak tahun 70-an. Setelah melalui reli-reli panjang di persidangan, akhirnya MA mengabulkan permohonan jaksa tersebut.
Dalam putusan peninjauan kembali (PK), MA menyatakan Yayasan Supersemar telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum harus mengembalikan 75 persen dana yang terkumpul sejak 1974 dengan asumsi 25 persen dana telah disalurkan ke yang berhak.
Belasan aset dan ratusan rekening atas nama Yayasan Supersemar telah dibekukan. Tinggal menunggu eksekusi hingga benar-benar dikuasai kembali oleh negara.
Saat hendak dieksekusi, Yayasan Supersemar keberatan dan mengajukan perlawanan eksekusi. Yayasan melayangkan perlawanan ke PN Jaksel dan diladeni oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Pada 29 Juni 2016, PN Jaksel menyatakan aset yayasan bentukan Soeharo yang diselewengkan hanya Rp 309 miliar hingga Rp 706 miliar. Vonis itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta pada 9 Desember 2016.
Atas hal itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) tak terima dan melayangkan kasasi. Kejagung memiliki perhitungan bila aset Yayasan Supersemar sangat banyak dan mencapai triliunan rupiah. Gayung bersambut. MA mengabulkan permohonan itu. (dtc/mfb)
Dalam perkara Nomor 783/PD.G/2015/PN JKT.SEL diputuskan bahwa Supersemar tidak pernah menerima sumbangan dari bank-bank milik negara dalam bentuk mata uang dolar Amerika seperti yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung.
Hingga saat ini Kejagung telah mencatat 113 rekening giro dan deposito atas nama Supersemar yang siap dieksekusi. Selain itu, ada 2 bidang tanah/bangunan serta 5 kendaraan roda empat yang juga siap disita.
Jaksa Agung HM Prasetyo beralasan, permintaan penambahan anggaran itu harus dilakukan untuk mendongkrak kinerja korps Adhyaksa yang diakuinya masih payah terutama dalam pemberantasan korupsi.
Sita eksekusi terhadap Yayasan Supersemar akan dilakukan bertahap. Tahap awal sesuai pembicaraan dengan pengadilan yang dieksekusi pertama adalah rekening bank.
Dalam putusan PK pada 8 Juli 2015 Yayasan Supersemar diharuskan membayar US$ 315 juta dan Rp139,2 miliar kepada negara atau totalnya sebesar Rp4,4 triliun dengan kurs rupiah saat ini.
Langkah Kejaksaan Agung memblokir rekening Yayasan Supersemar dijadikan dalih pihak yayasan untuk melakukan gugatan balik terhadap Kejaksaan dan Presiden.
ejaksaan Agung mengaku bakal mengambil sikap "maju tak gentar" dalam melawan Yayasan Supersemar. Yayasan yang seharusnya mengembalikan uang negara sebesar Rp4,4 triliun yang diselewengkan itu, malah menggugat balik pihak Kejagung.
Bukan perkara mudah memverifikasi aset-aset Yayasan Supersemar. Kejaksaan Agung mengaku verifikasi Yayasan Supersemar terkendala karena banyaknya pemindahtanganan kepemilikan.
