-
Massa Masppindo geruduk kantor Menkominfo
Rabu, 18/04/2012 12:12 WIB"Proses migrasi dari TV analog ke TV digital yang ditenderkan Kemenkominfo memang ditunda, tapi penundaan sampai batas yang tidak ditentukan. Kapan padahal migrasi analog dan digital adalah teknologi yang peningkatan selalu berkembang pesat."
Monopoli frekuensi rusak tatanan demokrasi
Jum'at, 06/04/2012 16:07 WIB"Pemerintah harus mengatur itu, sehingga terjadi pemerataan. Tidak boleh lagi dikuasai konglomerat tertentu dan dengan mudah dipindahtangankan," ujar Guru Besar Emeritus Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, Alwi Dahlan saat menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan uji materil UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK), belum lama ini.
Pemerintah biarkan konglomerasi media pelanggar UU Penyiaran
Jum'at, 06/04/2012 15:06 WIBPelanggaran monopoli frekuensi penyiararan yang dilakukan konglomerasi media selama ini terjadi lantaran pemerintah membiarkan pengusaha bersembunyi di balik UU Pasar Modal, untuk mengangkangi UU Penyiaran. Padahal UU Pasar Modal seharusnya tunduk pada UU Penyiaran.
Kuasai Indosiar, EMTK berpeluang langgar UU Penyiaran
Jum'at, 06/04/2012 14:08 WIB"Sesuai pembahasan dalam rapat kerja Pansus Pasal 18 Ayat 1 harus dibaca tidak boleh terjadi pemusatan kepemilikan oleh satu orang atau satu badan hukum tertentu baik di satu wilayah siaran maupun beberapa wilayah siaran dan sebagai penyeimbang," ungkap Paulus kepada wartawan, Jumat (6/4).
KPI didesak perkuat SPS siaran iklan di televisi
Jum'at, 06/04/2012 13:56 WIBKomisi Penyiaran Indonesia (KPI) didesak untuk merevisi dan memperkuat Standar Program Siaran (SPS) khususnya tentang siaran iklan, dengan penambahan aturan yang mengakomodir berbagai jenis iklan mutakhir.
Tayangan berita TV disusupi iklan niaga, Dewan Pers jangan diam
Jum'at, 06/04/2012 13:13 WIBTayangan berita sesuai kaidah jurnalistik seharusnya bebas dari kepentingan privat atau iklan, tapi nyatanya iklan niaga menyusup pada penayangan berita itu sendiri. Hal itu tampak pada munculnya logo suatu produk di meja presenter berita, yang kini marak diterapkan stasiun teve swasta nasional.
Perusahaan rokok dan TV swasta nasional sekongkol akali iklan
Jum'at, 06/04/2012 12:32 WIBPerusahaan rokok 10 stasiun tv swasta nasional mengakali pembatasan waktu siaran dalam aneka tayangan dibalut program olahraga, talkshow, musik dan pendidikan bertujuan menyasar usia muda sebagai target pemasaran.
Iklan menyusupi tayangan program di 10 TV swasta nasional
Jum'at, 06/04/2012 10:27 WIB"Sebab, kalau tidak, masyarakat berhak mempertanyakan apa makna televisi berfrekuensi publik ketika sangat besarnya ruang bagi komersialisasi,"kata Divisi Advokasi Remotivi, Jefri, melalui rilis yang diterima gresnews.com, Jumat (6/4).
Iklan terselubung Agung Podomoro di Metro TV dan TVOne
Jum'at, 06/04/2012 09:27 WIBDurasi iklan Metro TV dan TV One di bawah 20% dari total waktu siaran per hari, bukan berarti tidak melanggar Pasal 46 ayat 8 UU Penyiaran. Pasalnya, kedua stasiun tivi berita ini mensiasatinya dengan promosi produk barang/jasa di program siaran bincang-bincang (talkshow).
10 TV swasta bersiaran nasional langgar UU Penyiaran
Jum'at, 06/04/2012 08:44 WIBDijelaskan Jefri persentase durasi siaran iklan niaga tertinggi dilakukan oleh MNC TV (28,8%), kemudian berturut-turut disusul oleh SCTV (28,35%), Trans 7 (27,83%), Trans TV (27%), Indosiar (25,82%), RCTI (24,87%), Global TV (24,58%), ANTV (23,86%), TV One (19,5%), dan Metro TV (8,59%).
MK didesak larang monopoli lembaga penyiaran
Kamis, 05/04/2012 17:31 WIBMantan Ketua Pansus DPR RUU Penyiaran Paulus Widiyanto berpendapat Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 32/2002 tentang Penyiaran yang mengatur pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum dibatasi harus ditafsirkan menjadi tidak boleh terjadi pemusatan kepemilikan.
RUU Penyiaran belum tuntas, kok pedomannya keluar duluan
Kamis, 05/04/2012 16:16 WIBAsosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), menyayangkan diluncurkannya Penetapan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di saat DPR dan Pemerintah tengah membahas RUU Penyiaran.
Ralph Marshall kabur, iklim investasi Indonesia rusak
Selasa, 27/03/2012 18:43 WIBPemerintah Malaysia seharusnya mendorong Ralph Marshall selaku Chief Executive Officer and Deputy Chairman of Astro All Asia Networks Ltd untuk menghadiri persidangan kasus dugaan penyimpangan biaya operasional televisi berbayar Astro di Indonesia agar tidak merusak hubungan baik di antara kedua negara.
LSPP: Demokratisasi penyiaran tidak berjalan
Selasa, 13/03/2012 19:48 WIBPeneliti Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Santi Indrastuti menegaskan demokratisasi penyiaran di tanah air sudah sangat mengkhawatirkan. "Keberagaman isi dan kepemilikan belum terwujud karena kuatnya monopolistik terjadi dimana-mana," kata Santi, saat memberikan keterangan ahli di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (13/3).
Pindahtangankan frekuensi, pemilik media bisa dipidana
Selasa, 13/03/2012 19:21 WIBPemilik lembaga penyiaran diingatkan bahwa pemindahtanganan izin penyelenggara siaran atau frekuensi ke pihak lain melanggar hukum. Pemilik industri penyiaran yang melanggar bisa dipidana dengan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp5 miliar.