-
Presiden SBY Ingatkan Pemilik Media Frekuensi Siaran bukan Milik Pribadi
Rabu, 03/09/2014 04:00 WIBSBY juga mengajak rakyat untuk melakukan introspeksi terhadap penyiaran selama berlangsungnya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu.
Menuju Penyiaran yang Tanpa Takut, Tanpa Imbalan
Rabu, 23/04/2014 13:00 WIBBoediono menjelaskan, tiga unsur utama pemangku kepentingan penyiaran adalah eksekutif dan legislatif. Boediono meminta agar kedua pemegang wewenang ini paham akan kewenangan masing-masing dan tidak boleh saling intervensi.
Ketua KPI Judhariksawan: KPI Didesain Superior, tetapi Kepentingan Politik Memangkasnya!
Senin, 17/02/2014 12:00 WIBItu mengapa pada tanggal 25 Januari lalu, Komisi Penyiaran Indonesia mengesahkan aturan iklan kampanye untuk partai politik yaitu Surat Keputusan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Terkait Perlindungan Kepentingan Publik, Siaran Jurnalistik, dan Pemilihan Umum. Beleid baru ini mengatur penggunaan frekuenasi publik untuk siaran iklan pemilu.
DPR Tak Setuju Asing Miliki 20 Persen Saham di Industri Penyiaran
Selasa, 04/02/2014 17:30 WIBKomisi I DPR RI menolak usulan pemerintah untuk memberikan ijin kepemilikan asing di bidang penyiaran sebesar 20 %. Usulan tersebut menuai reaksi keras DPR saat pemerintah mengajukan usulan tersebut dalam Rapat Panitia Kerja Penyiaran yang berlangsung di gedung DPR, Selasa (4/2).
9 Aspek Perlemah Pemerintah dalam Penyiaran
Sabtu, 15/12/2012 10:30 WIB"Saya anggap melemahkan negara karena izin yang dikeluarkan dalam RUU Penyiaran tersebut, bukan lagi dari pemerintah, tetapi dari komisioner KPI."
Media Penyiaran Harus Kembali ke Jalan yang Benar
Selasa, 16/10/2012 10:38 WIB"Seharusnya hasil evaluasi ini sebaiknya digunakan oleh media-media tersebut untuk mengevaluasi diri, agar masyarakat bisa waspada."
Televisi Banyak Digunakan untuk Mengaburkan Kebenaran
Senin, 15/10/2012 17:05 WIB"Ada penggiringan dan berpotensi untuk mempengaruhi opini masyarakat, masyarakat digiring untuk mendukung kelompok tertentu."
DPR Setuju Revisi UU Penyiaran
Senin, 15/10/2012 13:36 WIB"Secara umum, fraksi-fraksi mendukung meningkatkan fungsi KPI dalam membuat regulasi penyiaran yang baik untuk pembangunan bangsa, informasi yang berimbang, dan tidak mengandung fitnah, tahayul, dan sebagainya."
MK Tolak Uji Materiil Pasal Monopoli Penyiaran
Kamis, 04/10/2012 06:00 WIBAda dua hakim anggota yang berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan tujuh hakim lainnya, yaitu Achmad Sodiki dan Harjono.
Mahfud klaim putusan soal uji materi UU Penyiaran tidak bisa diintervensi
Selasa, 05/06/2012 19:47 WIBKetua MK, Mahfud MD, putusan atas uji materi dua pasal pada UU Penyiaran yang diajukan oleh Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) hanya menunggu giliran, karena kasus yang ditangani MK sangat banyak. "Tak ada yang bisa intervensi MK oleh siapa pun. Tidak oleh Presiden atau yang lainnya, termasuk kalangan pengusaha, pers, maupun LSM," tegas Mahfud, di Jakarta, Selasa (5/6).
Pemohon berharap MK mampu pulihkan semangat UU Penyiaran
Jum'at, 25/05/2012 21:24 WIBSaksi ahli dalam persidangan gugatan uji materi UU Penyiaran itu menyatakan, semangat pembentukan UU Penyiaran adalah menjamin diversity of content (keberagaman isi) dan diversity of ownership (keberagaman kepemilikan), serta frekuensi adalah milik publik untuk kemakmuran rakyat.
KIDP: Frekuensi penyiaran milik publik dirampok pengusaha
Rabu, 18/04/2012 23:26 WIBKoalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) menegaskan gugatan terhadap UU Nomor 32/2002 tentang Penyiaran semata-mata bertujuan untuk memperbaiki dunia penyiaran Indonesia. Pengaturan kembali penyiaran melalui UU sangat penting karena dalam praktiknya frekuensi siaran dirampok oleh pengusaha tertentu.
KIDP optimis MK kabulkan uji materi UU Penyiaran
Rabu, 18/04/2012 18:56 WIBKoalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) optimistis Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengabulkan gugatan uji materi Pasal 18 Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (4) UU Nomor 32/2002 tentang Penyiaran.
Komit dengan DPR, Kemkominfo tunda tender TV digital
Rabu, 18/04/2012 18:10 WIBDirektur Telekomunikasi Khusus Penyiaran dan Kewajiban Universal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Woro Indah Widiastuti mengatakan, penundaan pelaksanaan tender TV digital merupakan bentuk komitmen Kemkominfo untuk menciptakan industri penyiaran yang sehat.
Bandel! Program "Kakek-kakek Narsis" Trans TV, 2 kali ditegur KPI
Rabu, 18/04/2012 16:16 WIB"Komisi Penyiaran Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan kontrol terhadap tayangan televisi yang tidak sehat, telah melayangkan dua kali surat teguran kepada Trans TV terkait tayangan KKN," kata Ketua KPI, Ezki Tri Rezeki Widianti, dalam diskusi di Kantor Komnas HAM, di Jakarta, Rabu (18/4).