-
Pengaturan digitalisasi penyiaran harus lewat UU
Senin, 12/03/2012 14:26 WIBPerkumpulan Media Lintas Komunitas (Media Link) mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Komisi I DPR RI membuat pengaturan digitalisasi penyiaran setingkat UU. Media Link menolak pengaturan digitalisasi penyiaran diatur dalam bentuk Peraturan Menteri.
Digitalisasi TV, Kominfo abaikan publik utamakan pemodal
Minggu, 26/02/2012 22:30 WIBProses migrasi TV analog ke TV digital yang akan ditenderkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dinilai mengabaikan kepentingan publik. Bahkan Peraturan Menteri (Permen) yang menjadi dasar hukumnya dinilai bertabrakan dengan UU Penyiaran Nomor 32/2002. "Kominfo justru menanggapi dengan terbitnya peraturan baru yang pro pemodal."
Permen TV Digital beri peluang konsentrasi bisnis & konten penyiaran
Minggu, 26/02/2012 15:43 WIBPeraturan Menteri (Permen) Komunikasi dan Informasi (Kominfo) No 22/2011 tentang Migrasi Siaran Digitalisasi memberi kecenderungan penguasaan bisnis dan konten penyiaran termasuk akses ke siaran televisi. "Tidak boleh dikuasai satu kelompok. Alokasi frekuensi dapat dikuasai satu kelompok penyiaran mulai dari zona satu sampai lima."
Permen Kominfo atur TV digital, ditolak Komisi I DPR
Minggu, 26/02/2012 11:57 WIBKomisi I DPR menolak Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 22/2011 tentang Migrasi TV Analog ke TV Digital (digitalisasi). Permen tersebut didesak segera dicabut, karena bertentangan dengan UU Penyiaran. "Belum diberitahu sama sekali permen kepada Komisi I, sedang DPR tengah bahas revisi UU Penyiaran."
Demokrat bantah laporkan 2 TV ke KPI
Sabtu, 25/02/2012 17:46 WIBKetua DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, membantah pelaporan atas dua media televisi nasional ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mengatasnamakan partai berkuasa itu. "Laporan itu bukan atas nama Partai Demokrat. Tapi saya juga tidak mau menyalahkan kawan-kawan yang melapor kejadian ini. Saya pikir ambil hikmahnya saja," kata Didi.
Tak ada dalil pembenaran pengambilalihan frekuensi siaran
Kamis, 23/02/2012 20:42 WIBInisiator UU Penyiaran, Effendy Choirie, menyayangkan terjadinya pemindahtanganan frekuensi penyiaran. Pasalnya, praktik pengambilalihan izin frekuensi siaran secara terang benderang telah melanggar UU Nomor 32/2002 tentang Penyiaran.
Negara harus cabut frekuensi yang dipindahtangankan
Kamis, 23/02/2012 19:22 WIBUntuk itu, kata Priyatna, pengaturan frekuensi harus dilakukan hanya oleh satu orang atau satu badan hukum di satu wilayah siaran maupun di beberapa siaran di seluruh Indonesia. Demikian halnya dengan izin frekuensi tidak bisa dipindahtangankan, dan kalau itu terjadi maka negara harus mencabut kembali frekuensi tersebut.
Atur ulang orang parpol pemilik TV
Kamis, 23/02/2012 18:07 WIBPartai Demokrat mendukung pengaturan ulang mengenai kepemilikan lembaga penyiaran dalam revisi UU Penyiaran. Partai berlambang bintang mercy ini meminta agar lembaga penyiaran tidak boleh dimiliki oleh orang yang terafiliasi dengan partai politik.
Menkominfo didemo agar tunda migrasi TV analog ke digital
Kamis, 23/02/2012 12:49 WIBMasyarakat Peduli Penyiaran Indonesia (Masppindo) melakukan aksi demo di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menuntut Menteri Kominfo Tifatul Sembiring segera menunda tender proses migrasi dari TV Analog ke TV Digital yang akan ditender pada 6 April 2012. "Kami meminta Menteri Kominfo agar menunda tender digitalisasi sampai menunggu revisi terhadap UU Penyiaran.."
Regulasi kedodoran, proses migrasi TV digital "ojo kesusu"
Selasa, 21/02/2012 12:57 WIB"Kesan terburu-buru ini menjadi indikasi, seluruh proses tersebut tidak fair bahkan ditengarai adanya aroma monopoli (ologopoli) dari kelompok yang sudah eksis dalam bisnis ini. Selain itu juga merugikan publik harus menyesuaikan migrasi tersebut," kata Mikael L Kleden, Ketua Umum Masppindo di Jakarta, Selasa (21/2).
Monopoli frekuensi langgar UU Penyiaran
Kamis, 16/02/2012 09:53 WIB"Kondisi ini, menjadi ancaman serius bagi demokrasi di negara ini, sehingga negara harus bersikap mengambil kembali frekuensi yang dikuasai segelintir pengusaha dan kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat," ujar Leo di Jakarta, Rabu (15/2).
UU Penyiaran belenggu kebebasan publik atas informasi
Kamis, 16/02/2012 08:48 WIBNegara dituding telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran prinsip keberagaman isi (diversity of content) dan keberagaman kepemilikan (diversity of ownership) di sektor industri penyiaran pascapemberlakuan UU Penyiaran pada 2002. Akibatnya, publik jadi objek dari monopoli pelaku industri televisi swasta.
Permenkominfo soal televisi digital langgar UU Penyiaran
Kamis, 02/02/2012 14:47 WIB"Peraturan itu jelas-jelas melanggar UU Nomor 32/2002 tentang Penyiaran yang menegaskan pembatasan kepemilikan lembaga penyiaran," kata Direktur Eksekutif Perkumpula Media Lintas Komunitas (MediaLink), Ahmad Faisol, di Jakarta, Kamis (2/2).
KPI: Penyelenggara penyiaran harus tunduk pada UU No 32/2002
Kamis, 19/01/2012 18:49 WIBKomisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengatakan bahwa badan hukum pemegang Ijin Penyelenggara Penyiaran (IPP) pada tingkat mana pun baik itu Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) maupun badan hukum apapun harus tetap tunduk di bawah UU Penyiaran No 32/2002.
KIDP siap jalani sidang uji materi UU Penyiaran
Minggu, 08/01/2012 20:17 WIB"Penafsiran sepihak terhadap pasal-pasal tersebut tidak saja bertentangan dengan UU Penyiaran tapi juga melanggar azas penyiaran demokratis yang menjamin keberagaman isi siaran (diversity of content) dan keberagaman kepemilikan (diversity of ownership)," ujar Eko.