Pembangunan Puskesmas menjadi fokus utama lantaran dianggap menunjang dasar kesehatan daerah.

Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana dalam diskusi beberapa waktu lalu mengatakan bahwa program "kartu sakti" ini mengakibatkan over budget atau pembiayaan ganda.

Menko PMK berharap, dengan diintegrasikan ke dalam satu kartu, masyarakat tetap dapat mengakses sejumlah pelayanan hasil ketiga program pemerintah itu.

Meskipun kebijakan pemerintah diharuskan menaikan harga BBM subsidi, seharusnya besaran dan momentumnya harus dilihat yaitu dampaknya pada masyarakat.

Agus mengatakan, bahkan mekanisme ketiga program Jokowi itupun mengkopi program SBY dengan sedikit perbedaan.

Teddy menduga, Inpres dibuat di atas tanggal tersebut untuk mencari pembenaran terhadap dasar hukum program yang dipertanyakan oleh sejumlah pihak alias backdated.

Pasalnya program-program kesejahteraan rakyat saat ini sebetulnya sama-sama diperjuangkan oleh pemerintahan sebelumnya.

Menurut Kepala Pokja UKM TNP2K Ari Perdana, dana bantuan sosial berasal dari dana APBN 2014 yang sudah dianggarkan bersama pemerintahan SBY dengan DPR yaitu sebesar Rp5 triliun.

Dia bilang, kartu sakti Jokowi itu dapat diefisiensikan yaitu dengan cara dana bantuan sosial dari 14 Kementerian dapat digabung dibawah Kementerian Sosial menjadi satu kartu saja.

Boleh saja parlemen melontarkan kritikan pedas pada pemerintah, namun pertentangan di internal DPR harus dihentikan terlebih dahulu.

Program pemerintah Jokowi  untuk memberikan jaringan pengaman terhadap warga tidak mampu dengan penerbitan tiga kartu, Kartu Indonesia Sehat, Kartu indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menuai kritik.

Tidak adanya pembahasan dan transparansi terkait program ini, menurutnya, bisa dikategorikan rawan pelanggaran undang-undang.

Tahun depan rencananya, pemerintah akan mengeluarkan kartu e-money untuk masyarakat agar mendapatkan beras untuk rakyat miskin (raskin).

Meski begitu, kata Fadli, "kartu sakti" milik Jokowi itu tetap tak sebanding dengan dampak kenaikan BBM bagi rakyat.