JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pengamat dan praktisi jaminan Sosial Abdul Latif Algaf mengatakan peluncuran program tiga "kartu sakti" Jokowi yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera hanya sekadar pemenuhan janji kampanye yang sifatnya simbolis namun tak memiliki konsep yang jelas.

"Tidak ada landasan hukumnya, tiba-tiba pemerintah langsung meluncurkan tiga kartu tersebut," kata Abdul Latif kepada Gresnews.com, Jumat (7/11).

Dia menilai upaya Jokowi merebut hati rakyat dengan meluncurkan kartu sakti tersebut tidak akan efisien karena nantinya akan ada kartu-kartu yang bermunculan. Misalnya khusus di Jakarta saja sudah ada dua kartu yaitu Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar, ditambah lagi kartu BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. "Kemudian di awal tahun nanti akan ada kartu Raskin dari Bulog," tambahnya.

Apalagi nanti jika dasar hukumnya hanya berbentuk Keppres, maka sifat dari program itu bakal hanya sekadar uji coba saja. Dia bilang, kartu sakti Jokowi itu dapat diefisiensikan yaitu dengan cara dana bantuan sosial dari 14 Kementerian dapat digabung dibawah Kementerian Sosial menjadi satu kartu saja.

Satu kartu tersebut fokus untuk masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan dan kesehatan. "Program orang miskin menjadi satu sistem diberikan kesehatan dan pendidikan. Ini baru pekerjaan yang memiliki inisiatif," kata Latif.

Presiden Joko Widodo sendiri sudah menegaskan, pemerintahannya akan menaikkan harga bahan bakar minyak dan anggaran yang dihemat sebesar Rp300 triliun akan dialihkan ke sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial kepada masyarakat. Karena itu Presiden menegaskan, penerbitan ketiga kartu sakti itu juga dalam rangka pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif.

Menurutnya penggunaan ketiga kartu tersebut harus menggunakan sistem perbankan agar tepat sasaran dan accountable. Selain berupa bantuan sosial, Jokowi mengungkapkan, pengalihan subsidi BBM juga akan diperuntukkan ke sektor pertanian dengan membangun sawah, pemberian benih dan pupuk kepada petani.

Untuk menunjang pertumbuhan sawah, pemerintah juga akan membangun infrastruktur waduk agar irigasi dapat terjadi di persawahan. Oleh karena itu pemerintah berencana akan membangun 25-30 waduk dan dam. "Kalau waduk dibangun maka tingkat irigasi juga akan meningkatkan produktivitas sawah 30 persen," kata Jokowi, di Jakarta, Jumat (7/11).

BACA JUGA:
Tags