JAKARTA, GRESNEWS.COM - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) membantah alokasi anggaran untuk tiga kartu yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berasal dari dana CSR (Corporate Social Responsibility) BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Anggaran untuk ketiga kartu tersebut ternyata berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2014.

Menurut Kepala Pokja UKM TNP2K Ari Perdana, dana bantuan sosial berasal dari dana APBN 2014 yang sudah dianggarkan bersama pemerintahan SBY dengan DPR yaitu sebesar Rp5 triliun. Dia menuturkan dana bantuan Rp5 triliun tidak cukup untuk menanggung 15,5 juta orang dengan uang yang diterima Rp400 ribu selama dua bulan, secara total selama dua bulan negara menghabiskan Rp6,2 triliun.

Ari mengungkapkan untuk menutupi Rp1,2 triliun, pemerintah menggunakan dana sisa anggaran Kementerian termasuk yang di Bendahara negara. "Salah satunya untuk menutupi kekurangan ya dari sisa anggaran," kata Ari dalam sebuah acara diskusi di restoran Warung Daun, Jakarta, Sabtu (8/11) kemarin.

Ari mengatakan dana tersebut akan tepat sasaran karena pemerintah sudah memiliki basis data terpadu, data tersebut akan dikirimkan oleh kantor pos setempat. Dia mengungkapkan untuk tahap awal akan diberikan bantuan uang dalam bentuk simpanan serta tiga kartu produk dari pemerintah. Kemudian 14,5 juta, akan menerima dalam bentuk rekening simpanan giro dan masih belum mendapatkan tiga kartu tersebut sampai akhir tahun sambil menunggu tahun anggaran baru.

Dia mengatakan langkah pemerintah tersebut dinilai efektif karena pemerintah melakukan edukasi sebanyak mungkin agar bantuan tersebut dilakukan untuk produktifitas masyarakat. Ari menambahkan untuk ketepatan sasaran, saat ini pemerintah memiliki mekanisme untuk pembentukan rumah tangga dalam dua kelompok yaitu musyawarah keluarga dan musyawarah desa.

Artinya, pemerintah menggunakan perangkat yang sudah ada di daerah masing-masing. "Untuk ketepatan sasaran kita sudah memiliki mekanisme tersendiri," kata Ari.

Sementara itu, politisi PDIP Eva Sundari menyatakan dana ketiga kartu tersebut berasal dari APBNP dengan menggunakan rekening yang dikelola oleh Menteri Keuangan yaitu bantuan sosial dan bantuan sosial. Anggaran tersebut sudah disetujui oleh DPR pada saat pemerintahan SBY.

Eva mengatakan ketiga program tersebut merupakan penyempurnaan dari program di pemerintahan SBY. Untuk penyempurnaan tersebut merupakan hak dari pemerintahan Jokowi. Dia mengatakan program penyempurnaan tersebut nantinya memperluas cakupan penerima ketiga kartu tersebut yaitu untuk panti jompo dan bayi baru lahir.

Untuk panti jompo dan bayi baru lahir akan menerima uang di tahun anggaran 2015. "Tahun depan orang dan jenisnya akan ditambah," kata Eva.

BACA JUGA:
Tags