JAKARTA, GRESNEWS.COM - Langkah Presiden Joko Widodo meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera tenyata mendapatkan protes keras dari DPR. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, peluncuran ketiga "kartu sakti" Jokowi itu terancam ilegal karena tidak ada pembahasan sumber dananya dengan DPR.

Selain itu, kata Fahri, Jokowi juga tak melakukan komunikasi apapun dengan lembaga legislatif terkait programnya ini. Karena itulah, kata Fahri, peluncuran ketiga kartu ini ilegal adanya. Tidak adanya pembahasan dan transparansi terkait program ini, menurutnya, bisa dikategorikan rawan pelanggaran undang-undang.

"Kartu itukan harus ditender, diatas Rp1 miliar saja harus ditender apalagi yang triliunan. Saya mengkhawatirkan itikad baik Jokowi bisa disalahkan. Ingat kasus Century itu awalnya kan dikatakan untuk menangani krisis ekonomi dunia, itikad baik bukan? Tapi ujung-ujungnya pada masuk bui. Jadi legal prosedural harus dipenuhi, jika tidak mengajak dewan bisa tidak legal,´´ kata Fahri Hamzah, di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11).

Ia mengasumsikan jika setiap satu kartu dicetak dengan harga Rp5000 dikalikan dengan jumlah orang miskin penerima kompensasi kenaikan harga BBM dua tahun lalu sebesar 15,5 juta kepala keluarga, maka nilai anggaran mencetak kartu saja bisa mencapai puluhan miliar. Apalagi jika rencana pemberian kompensasi ini ditambah menjadi mencakup 20 juta keluarga miskin.

Fahri mengakui jika program itu berdampak positif kepada rakyat, maka pastinya akan selalu didukung DPR. Bahkan jika bisa jalan keluar yang diberikan Presiden bersifat permanen karena kenaikan BBM berefek jangka panjang, inflasi misalnya yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan saja. ´´Metodenya yang ingin kita tahu, apa kartu-kartu ini menyelesaikan masalah? Kalau iya menyelesaikan dengan jangka panjang anggota dewan dengan senang hati akan mendukung.´´

Ketua DPR Setya Novanto juga mempertanyakan anggaran yang digunakan oleh pemerintahan Jokowi-JK untuk ketiga kartu ini, terutama pada KIP. Jika niatnya untuk kesejahteraan rakyat, mereka juga tetap akan menjadikan sebagai fokus utama DPR. Walaupun ia juga belum tahu berapa banyak anggaran yang akan dinaikkan.

´´Masalah anggaran ini sejak ketemu Presiden memang ada yang berkaitan dan perlu diperhatikan, apalagi dampak sosial politiknya. Kita cari jalan keluar bersama agar selesai dengan baik. Makanya kita dorong pemerintah menyelesaikan dengan DPR, berkaitan komunikasi dan penggunaan juga harus dikomunikasikan, kita semua kan pakai aturan,´´ ujarnya, Senayan, Rabu (5/11).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisam mempertanyakan anggaran KIP yang ia anggap sama dengan Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang sudah ada, sehingga tidak ada mata anggaran KIP di mata anggaran yang sudah disetujui DPR. Menurut Ridwan, jika pemerintah ingin menggunakan anggaran BSM untuk KIP, seharusnya mereka meminta izin kepada DPR terlebih dulu. "Apalagi sekarang belum ada landasan hukumnya," tegasnya.

BACA JUGA:
Tags