Secara umum, konsep Dana Stabilitas BBM ini mirip tabungan. Tabungan ini digunakan untuk menjaga agar harga BBM berada stabil pada batasan tertentu sesuai dengan kemampuan dan daya beli masyarakat. Tidak terlalu rendah dan tidak terlalu mahal.
Sudirman mengungkapkan, dengan memudahkan perizinan, eksplorasi sumur makin mudah, sehingga akan memudahkan penambahan cadangan migas baru sehingga produksi minyak dapat meningkat.
Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil bahwa harga Bahan Bakar Minyak sesuai keputusan Mahkamah Kontitusi (MK) ditetapkan pemerintah dengan berbasis pada nilai keekonomian dinilai telah mendistori putusan MK.
Sejak pemerintah melakukan reformasi kebijakan dengan mencabut harga bersubsidi minyak, kenaikan harga bahan bakar minyak bukan hal yang mengejutkan. Sebab harga minyak dalam negeri telah mengadopsi kebijakan harga keekonomian.
Namun penurunan harga premium ini bakal menyebabkan semakin meningkatnya permintaan. Karena turunnya harga premium lumayan besar dari Rp7800 per liter menjadi Rp6700 per liter.
Pemerintah diingatkan untuk tetap memastikan berjalannya pembangunan infrastruktur dan pemberian subsidi disektor pertanian dan nelayan, menyusul penurunan harga bahan bakar minyak (BBM).
Pemerintah menyatakan tengah mengkaji harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan daya beli masyarakat. Pemerintah berencana mematok harga maksimal bahan bakar jenis premium sebesar Rp9500 per liter.
Latif merasa pemerintah perlu melakukan intervensi khusus terhadap perusahaan-perusahaan transportasi agar segera melakukan penyeragaman harga stabilitas subsidi yang berlaku.
DPR mempertanyakan keputusan pemerintah yang menjadikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) fluktuatif mengikuti pasar. Sebab, kebijakan menyerahkan harga BBM mengikuti harga pasar dinilai melanggar konstitusi.
Kebijakan Presiden Joko Widodo yang penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dari Rp 8500 ke Rp 7600 seolah membuktikan kebijakan pemerintah sebelumnya tidak sertai deng an kajian dan analisa yang matang.
Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai upaya Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Ron88 hanya akan meliberalisasi sektor migas Indonesia.
Banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan penggunaan BBM subsidi. Baik kebijakan yang dikeluarkan pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Rencana pemerintah menetapkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan cara pemberian subsidi tetap dinilai lebih baik, karena tidak membebani anggaran negara.
