JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pakar Ekonomi Universitas Indonesia Latif Adam menyatakan pemerintah perlu mengambil tindakan khusus dalam menangani relasi yang tidak sinergis antara penurunan subsidi BBM dengan harga transportasi angkutan umum. Selama ini kendati harga BBM telah diturunkan namun ongkos transportasi angkutan tidak mengalami penurunan.

Peneliti aktif Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu juga menilai, penurunan subsidi tidak akan menyentuh aspek kesejahteraan apabila pemerintah belum berhasil mendorong stabilitas penyesuaian nilai terhadap kebutuhan masyarakat.

"Sebenarnya dengan adanya penurunan subsidi tersebut beban nilai masyarakat untuk biaya transportasi mestinya turun. Walaupun pengumuman penurunan subsidi sudah dilakukan awal Januari lalu namun masih terjadi peningkatan pada beban konsumsi masyarakat," ucap Latif saat dihubungi Gresnews.com, Rabu (7/1).

Terkait adaptasi harga di tingkat masyarakat, Latif merasa pemerintah perlu melakukan intervensi khusus terhadap perusahaan-perusahaan  transportasi agar segera melakukan penyeragaman harga stabilitas subsidi yang berlaku.

Latif menyadari bahwa pemerintah memang sulit memprediksi titik pergeseran harga (anomali) minyak di pasar global. Terkait hal ini, adapun solusi yang ditawarkan Latif dimana pemerintah perlu sosialiasi tentang fenomena pasar agar pemahaman antara pengusaha dan masyarakat tidak saling berseberangan.

"Misalnya dalam beberapa kasus, ketika harga BBM naik pengusaha juga ikut-ikutan menaikan harga namun pada saat turun pengusaha tidak melakukan tindakan apa-apa," kata Latif.

Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, Latif memandang pentingnya peran pemerintah dalam memperkuat sistem monitoring dan evaluasi yang bersifat jangka panjang. Tujuannya adalah memperketat fungsi kontrol pengawasan apabila terjadi kecenderungan negatif yang dilakukan oleh rent seeker.

Kendati demikian, Latif menyarankan kepada pemerintah supaya terlebih dahulu memiliki kerangka hukum berupa punishment yang jelas guna mencegah kegiatan manipulasi harga di tingkat pengusaha dan otoritas terkait lainnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menghimbau kepada jajaran pelaku usaha termasuk bidang transportasi untuk menyesuaikan ongkos kendaraan umum menyusul turunnya subsidi BBM per 1 Januari 2015.

" BBM dan transportasi kan merupakan dua hal yang saling terkait satu sama lain sehingga jelas harganya harus disesuaikan," kata Jusuf Kalla.

BACA JUGA:
Tags