JAKARTA, GRESNEWS.COM - Rencana pemerintah menetapkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan cara pemberian subsidi tetap dinilai lebih baik, karena tidak mempengaruhi anggaran negara. Disatu sisi langkah tersebut bisa mempersiapkan penghapusan Ron88 atau BBM subsidi jenis premium.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai kebijakan subsidi tetap untuk BBM jenis premium secara garis besar tidak membebani keuangan negara. Kemudian masyarakat juga bisa mengetahui berapa alokasi beban anggaran yang harus ditanggung oleh negara. Misalnya untuk kuota BBM subsidi 50 juta barel dengan nilai subsidi tetap Rp1000. Berarti beban alokasi anggaran negara sebesar Rp50 triliun.

Hanya saja Mamit menilai kebijakan pemerintah untuk subsidi tetap ini memiliki kelemahan. Diantaranya, ketika harga minyak dunia melambung tinggi maka masyarakat akan terbebani. Sebab penerapan kebijakan susidi tetap akan mengikuti harga pasar, layaknya BBM jenis Pertamax.

Kendati demikian, meskipun harga minyak dunia naik tetapi jenis BBM Ron88 kenaikannya tidak terlalu signifikan. Sebab pemerintah sudah menetapkan harga BBM Ron88 karena  pertimbangan pelemahan rupiah.

"Penerapan subsidi tetap tidak ada pembengkakan anggaran, pemenuhan terhadap kekurangan BBM. Lebih enaknya seperti itu," kata Mamit kepada Gresnews.com, Jakarta, Sabtu (27/12).

Kendati demikian, dia mengusulkan sembari penerapan kebijakan tetap, pemerintah perlu mempersiapkan peningkatan kapasitas produksi kilang-kilang minyak. Hal itu perlu dilakukan agar sejalan dengan rekomendasi  Tim Reformasi Tata Kelola Migas, dimana salah satu rekomendasinya yaitu penghapusan Ron88.

"Ya kedepannya kilang-kilang Pertamina bisa disiapkan menampung Ron92 dan nantinya Ron88 bisa terhapus," kata Mamit.

Sementara itu, Manajer Media PT Pertamina (Persero) Adiatma Sardjito mengatakan bahwa Pertamina hanya menjalankan kebijakan pemerintah. Jika pemerintah akan menerapkan kebijakan subsidi tetap, Pertamina juga akan melaksanakan. Sebab Pertamina hanya pelaksana dilapangan untuk menindaklanjuti dari kebijakan pemerintah.

Namun, sebelum menerapkan kebijakan tersebut, Pertamina meminta kepada pemerintah untuk melakukan studi pasar dan studi keteknikan terkait kebijakan tersebut. "Perusahaan tergantung dari kebijakan pemerintah," kata Adiatma kepada Gresnews.com.

BACA JUGA:
Tags