JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sejumlah pihak menilai kebijakan pemerintah menurunkan bahan bakar minyak (BBM) dan mencabut subsidi premium merupakan jebakan untuk rakyat. Sebab turunya harga minyak dunia tidak pernah bertahan lama. Sementara masyarakat diharuskan menanggung beban jika harga minyak melambung tinggi.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batu Bara mengatakan masyarakat harus siap menanggung beban jika harga minyak dunia melambung tinggi. Sebab pemerintah telah mencabut subsidi BBM. Dia mencontohkan jika harga minyak dunia turun menjadi US$60 per barel dengan nilai tukar rupiah sebesar Rp12.300, maka harga premium sekitar Rp7.600. Namun jika harga minyak dunia melambung tinggi dikisaran US$100 per barel dan pemerintah sudah mencabut subsidi BBM, maka masyarakat harus menanggung beban harga premium sebesar Rp11.000 per liter.

Menurut Marwan sebelum mencabut subsidi BBM, seharusnya pemerintah lebih dulu mempersiapkan program-program perlindungan sosial, sarana konversi ke bahan bakar gas (BBG), energi alternatif dan peningkatan fasilitas transportasi massal. Menurutnya jika hal itu dijalankan dan pemerintah sudah mencabut subsidi BBM, maka rakyat tidak akan kesulitan menghadapi fluktuasi harga minyak dunia.

"Sebetulnya yang lebih parah adalah kebijakan pemerintah mencabut subsidi BBM. Akibat buruk terjadi ketika harga BBM kembali normal. Tega benar ini pemerintah," kata Marwan, Jakarta, Sabtu (3/1).

Sementara, Pengamat dari Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean menilai seharusnya harga BBM tetap dipertahankan, kemudian pemerintah menghapus beban BBM subsidi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga pemerintah akan mendapatkan untung sekitar Rp1.500 sampai Rp2.000, artinya pemerintah dalam waktu tiga tahun mempunyai uang yang cukup untuk membangun kilang minyak dan infrastruktur gas dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) untuk kebuhan masyarakat. Sehingga pada tahun kelima, pemerintah sudah bisa menekan angka impor BBM yang sangat besar.

"Langkah ini lebih baik daripada menurunkan harga BBM. Langkah ini juga jelas arahnya demi kedaulatan dan kemandirian energi," kata Ferdinand kepada Gresnews.com.

Ferdinand juga mempertanyakan kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM subsidi, apakah rakyat kecil dapat menikmati penurunan harga itu. Kemudian dengan penurunan harga BBM subsidi, juga belum tentu menurunkan harga ongkos angkutan. Disisi lain ia juga mempertanyakan langkah pemerintah,  ketika harga minyak dunia naik, apakah pemerintah memiliki strategi untuk menenangkan para investor. Kemudian apakah pemerintah akan membiarkan rakyat menghadapi gejolak fluktuasi harga di pasar, sebab premium sudah tidak diberikan subsidi.

Dia berharap menteri-menteri di bidang ekonomi khususnya bidang energi memberikan masukan yang sistematis, kompherensif, antisipatif dan resposif. Hal itu bertujuan agar kebijakan pemerintah untuk publik nantinya bisa menuju kedaulatan, kemandirian dan kemakmuran rakyat. "Terlebih harga BBM sudah bisa diterima rakyat," kata Ferdinand.

BACA JUGA: