JAKARTA, GRESNEWS.COM - Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai upaya Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Ron88 hanya akan meliberalisasi sektor migas Indonesia. IGJ mensinyalir terdapat sembilan indikasi penghapusan Ron88 berpotensi menimbulkan liberalisasi sektor migas.

Pengamat energi Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamudin Daeng mengatakan terdapat sembilan  indikasi TRTKM dibawah komando Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan liberalisasi migas. Pertama, menghapus BBM Ron88 sama saja menghapus BBM jenis Premium, yang artinya Pertamina hanya menjual Pertamax. Kedua, menghapus Ron88 sama saja menyetujui kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM dan sepakat untuk logika pencabutan subsidi BBM.

Ketiga, menghapus Ron88 sama saja menutup peluang untuk pemerintahan Jokowi menurunkan harga BBM. Sebab pemerintah harus menurunkan harga BBM ditengah menurunnya harga minyak dunia. Keempat, dihentikannya impor minyak Pertamina melalui anak usahanya yaitu PT Pertamina Energy Trading Limited, memicu perusahaan minyak dari Korea dan Jepang siap untuk memasok BBM Ron92 ke Indonesia.

Kelima, penghapusan Ron88 indikasi membuka liberalisasi. Salamudin menilai Pertamina akan dipaksa membeli kepada trader minyak melalui mekanisme pasar bebas. Termasuk impor minyak dari Sonangol, yang konon memiliki kedekatan dengan partai penguasa. Keenam, penghapusan Premium berpotensi melemahkan daya saing Pertamina. Sebab selama ini Ron88 merupakan produk utama Pertama yang mendominasi pasar Indonesia.

Ketujuh, penghapusan Ron88 membiarkan perusahaan asing untuk berinvestasi di sektor migas dan mengalahkan Pertamina serta menguasai pasar minyak dalam negeri. Kedelapan, menghapus Ron88 sama saja memotong rantai pasokan Pertamina dan menambah ketergantungan Pertamina kepada trader yang bermain di pasar minyak Ron92. Terakhir, penghapusan Ron88 berarti mengganti importir lama dengan mafia baru yang diduga memiliki kedekatan dengan penguasa saat ini.

"Ini adalah langkah yang sangat licin, yang dilakukan TRTKM untuk memperlihatkan keinginannya mengobok-obok Pertamina dan anak usahanya," kata Salamudin, Jakarta, Selasa (30/12).

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) Faisal Yusra menilai jika penghapusan Ron88 dilakukan tanpa secara bertahap sangat berpotensi "menghancurkan" bisnis BBM Pertamina. Bahkan pemerintah malah memberikan peluang bisnis ke pada pihak asing. Dia mengatakan pemerintah seharusnya mengetahui bahwa saat ini kilang minyak Pertamina merupakan kilang tua yang hanya mampu menghasikan produksi Ron92 sampai Ron96 sebesar 200.000 barel per bulan.

"Karena itu rekomendasi (TRTKM) harus dikaji lebih dalam dan secara bijak oleh pemerintah," kata Faisal kepada Gresnews.com.

Disamping Ron92, Faisal menjelaskan kilang Pertamina juga masih menghasilkan Naptha dengan Ron75 sejumlah 3,5 juta barel per bulan. Dia menjelaskan Naptha merupakan material pokok yang akan diblending dengan Ron92 sehingga menjadi Premium ROn88. Hal itu dikarenakan Ron92 yang dihasilkan Pertamina terbatas, maka perlu melakukan impor Ron92 dan sehingga menaikan cost produksi BBM Pertamina.

Dia mengungkapkan jika Ron88 dihilangkan, maka product valuable kilang Pertamina akan hancur sehingga akibatnya para pesaing malah merajalela. Apalagi para pesaing Pertamina hanya memilih atau menjual BBM hanya di kota besar sehingga baik asing maupun swasta nasional lebih memikirkan untung dan tidak mengutamakan kepentingan nasional.

"Kita tidak anti asing, tetapi mengingat bahwa BBM adalah produk yang terkait langsung hajat hidup rakyat. Maka pemerintah harus menjauhkan kesan akan beri kesempatan asing merajalela kuasai bisnis migas di negeri ini," kata Faisal.

Dia mengatakan jika pemerintah ingin menghilangkan Ron88, maka pemerintah harus mendorong Pertamina untuk membangun kilang baru dengan complexity tinggi dan kapasitas kumulatif 1,6 juta barel untuk memenuhi kebutuhan dengan ekonomis. Menurutnya setelah kilah baru dibangun dan distribusi BBM sudah terealisasi secara merata se Indonesia, maka pemerintah dipersilahkan untuk memberikan keputusan terkait penghapusan Ron88.

Menurutnya jika nantinya Premium menjadi Ron92 ditetapkan sebagi BBM bersubsidi, maka dapat dipastikan masyarakat ekonomi keatas akan menggunakan Premium Ron92. Begitu juga dengan sepeda motor yang selama ini banyak menggunakan Pertamax biasa Ron92 non subsidi, maka akan beralih ke Premium Ron92 subsidi. Dampaknya BBM Ron92 bersubsidi akan membebani pemerintah.

"Dengan BBM Ron92 bersubsidi pasti pemerintah akan kembali pusing karena akhirnya kembali BBM bersubsidi tidak tepat sasaran," kata Faisal.

BACA JUGA:
Tags