JAKARTA, GRESNEWS.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendatangi Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (24/8) pagi untuk melihat fisik helikopter Agusta Westland 101 (AW-101). "Kasus heli AW, besok direncanakan pemeriksaan cek fisik. Rencana besok akan kita lakukan cek fisik," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Rabu (23/8).

Dalam cek fisik tersebut, Febri menyatakan telah berkoordinasi dengan Polisi Militer (POM) TNI, termasuk pemeriksaan sejumlah saksi. Apalagi saat ini penyidik juga sedang mendalami pengadaan aliran dana proyek helikopter AW tersebut. "Kita koordinasi dengan POM TNI. Jadi, selain koordinasi pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang menjadi kewenangan POM TNI, kita melakukan koordinasi cek fisik heli tersebut di Halim," kata Febri.

Dalam kasus helikopter AW-101, penyidik POM TNI telah menetapkan lima tersangka. Tiga diantaranya terlebih dulu ditetapkan, yakni Marsma TNI FA, yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa; Letkol WW, sebagai pejabat pemegang kas; dan Pelda S, yang diduga menyalurkan dana-dana terkait dengan pengadaan kepada pihak-pihak tertentu.

Menyusul kemudian Kolonel Kal FTS, berperan sebagai WLP; dan Marsda SB, sebagai asisten perencana Kepala Staf Angkatan Udara. Sementara itu, KPK menetapkan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka pertama dari swasta. Irfan diduga meneken kontrak dengan AW (Augusta Westland), perusahaan joint venture Westland Helicopters di Inggris dengan Agusta di Italia, senilai Rp514 miliar. Namun dalam kontrak pengadaan helikopter dengan TNI AU, nilai kontraknya Rp 738 miliar, sehingga terdapat potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp224 miliar.

Terkait kasus ini, anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mengatakan, dalam kasus kasus dugaan korupsi Helikopter AW 101 dengan nilai proyek pengadaan senilai Rp738 miliar, yang menjadi masalah utama adalah adanya soal selisih harga. Akibatnya terdapat potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp224 miliar. Supiadin menilai, dari sisi prosedur, pengadaan helikopter itu sudah benar.

"Kalau prosedurnya tidak benar tidak akan mungkin ada disini pesawat itu. Kalau saya baca keterangan dari Danpuspom dan Panglima TNI, disitu terjadi selisih harga. Hal itulah yang menjadi masalah," ucap Supiadin, seperti dikutip dpr.go.id.

Ia menegaskan bahwa kasus korupsi yang terjadi tersebut diluar sepengetahuan Komisi I DPR. Menurutnya, bila terjadi pelanggaran seperti itu, maka permasalahan tersebut seharusnya dikembalikan kepada Menhan sebagai pihak yang memberikan persetujuan.

"Pengadaan alutsista itu tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan. Pengadaan alutsista melalui sebuah sistem, usulannya selalu dari tingkat bawah berdasarkan usulan user. Dalam proses itu Komisi I DPR tidak pernah ikut campur," tegasnya.

Komisi I DPR RI hanya tahu usulan anggaran dari TNI ataupun Departemen Pertahanan tentang kebutuhan sejumlah alutsista, lanjutnya. Pihak Dephan dan Kepala Staf Angkatan terkait yang melakukan kontrak kerja dengan para kontraktor.

"Untuk mengetahuinya, Komisi I DPR membentuk Panja Alutsista, yang tugasnya antara lain untuk melakukan pengecekan dilapangan alutsista yang sudah dibeli. Dari situlah kita akan menemukan temuan-temuan, yang kemudian dikembalikan lagi kepada pemerintah melalui rapat kerja dengan Menhan, panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan," jelas Supiadin.

"Kita tidak tahu harganya berapa, akan dibeli dinegara mana, dan segala macamnya. TNI dan Dephan yang mengatur itu. Dephan merupakan penentu kebijakan dibidang pertahanan, namun usulan-usulan tetap datangnya dari bawah. Ada yang pembeliannya melalui kredit ekspor atau langsung dari APBN, tergantung berapa besarnya harga," tambahnya.

Supiadin menyampaikan, Panja Alutsista Komisi I DPR biasanya akan meninjau ke pabriknya. Panja juga ingin mengetahui apakah pembelian dengan dana yang ada itu mampu membeli sebuah senjata dengan sistem yang lengkap.

"Menyangkut kasus-kasus dilapangan, hal itu diluar sepengetahuan dari Komisi I DPR. Seperti pada kasus helikopter AW, setelah terjadi barulah kita telusuri, dimana letak kesalahannya hingga sampai terjadi kasus seperti ini. Saya berharap persoalan ini tidak membawa efek kepada disintegrasi TNI," pungkasnya. (dtc/mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Dia menegaskan, proses pengadaan alutsista harus dimulai dari interaksi antar pemerintah atau Goverment to Goverment. Selain itu, dalam pengadaan alutsista ini harus diterapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Sekali lagi, tidak ada toleransi terhadap praktik-praktik korupsi, praktik mark up, dan saya peringatkan juga bahwa alutsista ini dibeli dari uang rakyat untuk bisa digunakan untuk TNI dalam melindungi rakyat, melindungi bangsa, dan negara dari segala bentuk ancaman yang ada," tegas Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas tentang Kebijakan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/7) sore, seperti dikutip setkab.go.id.

Pemenuhan kebutuhan alutsista, kata Jokowi, harus sejalan dengan penguatan industri pertahanan nasional. Ia menyebutkan, saat ini, Indonesia telah memperoleh tawaran kerja sama alutsista dari banyak negara.

"Tawaran-tawaran ini, antara lain transfer teknologi, mulai dari desain bersama yang akan memungkinkan hak cipta atas alutsista baru dimiliki oleh industri nasional, sampai dengan realokasi fasilitas produksi dari negara produsen asal alutsista ke Indonesia," ujarnya.

Tawaran-tawaran tersebut, menurut Presiden, harus dioptimalkan, sehingga ada terobosan baru menuju kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan. "Dan terobosan baru tersebut harus mengubah pola belanja alutsista menjadi investasi pertahanan kita," kata Jokowi.

Presiden mengingatkan, pengadaan alutsista harus memperhatikan pendekatan daur hidup. "Tidak boleh lagi Indonesia membeli, misalnya pesawat tempur, tanpa memperhitungkan biaya daur hidup alutsista tersebut 20 tahun ke depan," ujarnya.

Presiden juga mengingatkan, agar betul-betul dihitung dan diantisipasi perubahan yang sangat cepat, terutama dalam teknologi persenjataan yang akan mempengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang.

Jokowi juga mengingatkan, sebagai negara besar yang memiliki ribuan pulau dengan posisi geopolitik yang strategis, pemerintah ingin membangun postur pertahanan TNI yang semakin kokoh, memiliki alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang semakin lengkap dan makin modern, dan dilakukan secara terpadu di ketiga matra pertahanan kita. Untuk itu, Jokowi mengingatkan, fokus pengadaan alat utama sistem senjata bukan saja harus ditujukan untuk memenuhi postur kekuatan pokok minimum 2024, tapi juga harus disesuaikan dengan kondisi geografis negara yang khas.

"Negara kita adalah negara kepulauan yang sebagian besar terdiri dari perairan. Kita juga memiliki kawasan perbatasan yang sangat panjang yang harus kita jaga dan harus kita awasi," ujar Jokowi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) tidak boleh gegabah. Pertama, pertimbangannya Indonesia memiliki wilayah nasional yang cukup luas sehingga pada saat ingin membeli alutsista harus bisa meng-cover area yang sangat luas, dalam arti bisa meng-cover pengamanan wilayah itu.

"Yang kedua, kita juga harus realistis. Artinya, jangan sampai pembelian alutsista juga menggerogoti APBN yang nanti bisa mengganggu untuk kebijakan-kebijakan di bidang yang lain. Jadi harus ada pertimbangan yang sangat rasional tentang pembelian itu. Artinya, ada efisiensi di situ," tutur Wiranto.

Wiranto menambahkan, ke depan akan ada satu teknologi baru yang lebih murah tetapi juga dapat menjangkau wilayah nasional, baik untuk kepentingan militer, pertahanan, maupun untuk kepentingan-kepentingan sipil, yakni drone. "Nah, drone itu yang juga menjadi satu sasaran kita untuk mengembangkan industri drone sehingga dapat multifunction. Kita bisa gunakan untuk kepentingan militer maupun untuk kepentingan-kepentingan sipil, begitu ya," ujar Wiranto. (mag)

Kecelakaan yang menimpa pesawat Hercules bernomor seri A-1334, di Wamena, Papua, kembali memunculkan pertanyaan terkait kehandalan alat utama sistem senjata (alutsista) milik TNI, khususnya TNI Angkatan Udara.

Insiden macetnya peluncuran rudal buatan China jenis C705 saat diluncurkan KRI Clurit 641 dalam Latihan Gabungan Militer XXIV/2016 di Perairan Banongan, Situbondo, Jawa Timur terus dikritik sejumlah pihak. Peluncuran roket yang sempat macet di hadapan Presiden Jokowi itu dipertanyakan mekanisme pembelian dan perjanjiannya.

Indonesia telah mampu memproduksi serta mengekspor kapal perang untuk pertama kalinya.

Penurunan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) lima tahun ke depan dikhawatirkan berdampak terhadap upaya modernisasi Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) TNI.

Kendati demikian, Indonesia masih jauh sebagai negara ideal dalam pengadaan Alutsista. Jumlah alutsista Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga dalam satu kawasan.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Rodham Clinton, Kamis  (20/9), membenarkan niat Pemerintah Indonesia yang akan membeli delapan unit Helikopter Apache.

"Jangan sampai kita memproduksi perlengkapan militer dan alutsista, kemudian TNI dan Polri kita membeli dari negara sahabat padahal sama atau barangkali lebih bagus produksi kita."

"Untuk urusan MBT, kita mendapat alternatif yang spesifikasi beratnya 42 ton. Spesifikasi tank itu lebih cocok dengan kondisi Indonesia dibandingkan dengan Leopard yang lebih dari 64 ton. Harganya juga jauh lebih murah," kata anggota Komisi I DPR Lily Wahid dalam Blackberry Messenger yang diterima gresnews.com, Senin (23/4).

Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Marsetio, menilai perlunya mendorong dan menumbuhkembangkan industri pertahanan agar mampu memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) dan peralatan militer lainnya. Upaya tersebut mesti ditempuh melalui  revitalisasi industri pertahanan.

"Tahun ini kita akan dapat satu skuadron F-16. Kemudian kita akan dapat satu skuadron lagi pesawat tempur F-5 Tiger, dan pesawat tempur ringan Super Tucano satu skuadron untuk mengganti combaten, "kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, usai menghadiri HUT TNI AU ke-66 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (9/4).

Memasuki usia ke 66, TNI Angkatan Udara (AU), berkomitmen menyongsong modernisasi alat utama seistem senjata (alutsista) dan memanfaatkannya secara maksimal bagi pelaksanaan tugas mempertahankan keutuhan wilayah NKRI serta penegakan hukum di udara bersama segenap komponen kekuatan pertahanan lainnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit terhadap dana pembelian pesawat Sukhoi SU-30MK2 terkait keberadaan PT Trimarga Rekatama sebagai pihak ketiga sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Kementerian Pertahanan.

Pertemuan fraksi tertentu itu, kata Mahfudz, adalah dalam rangka memuluskan PT Trimarga Rekatama agar tetap terlibat dalam pembelian pesawat asal Rusia itu. "Pembicaraannya adalah mengamankan agar PT Trimarga Rekatama tetap ikut terlibat sebagai broker," kata politisi PKS itu.