JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) harus ikut memikirkan pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) sebagai sistem pertahanan nasional. Diantara negara tetangga Alutsista Indonesia tergolong ketinggalan jaman dan kalau pun ada yang baru maka jumlahnya tidak memadai.

Direktur Geopolitik Puspol Indonesia Suryo Ab mengatakan kendati dari Alutsista minim, TNI masih disegani sebagai kekuatan bersenjata di Regional ASEAN. Karena dengan wilayah Indonesia yang luas, tentu personil tentaranya lebih banyak dibanding negara lain di ASEAN.

"Kalau menurut saya sejauh ini soal TNI sebagai kekuatan bersenjata masih ditakuti di ASEAN karena kita negara luas personilnya lebih banyak dibandingkan mereka," katanya saat dihubungi Gresnews.com, Selasa (23/12).

Kendati demikian, Indonesia masih jauh sebagai negara ideal dalam pengadaan Alutsista. Jumlah alutsista Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga dalam satu kawasan.

"‎Sebagai negara ideal kita masih jauh dari negara ideal soal persenjataan, kapal selam misalnya, Vietnam sudah memesan 6 buah dari Rusia. Ini jadi permasalahan bagi kita, jika negara seluas ini tidak punya kapal selam misal eskalasi meningkat suatu saat maka keamanan pasar besar tidak bisa dikendalikan lagi oleh negara-negara," ujar dia.

Pengamat Militer Rizal Darmaputera mengatakan bahwa hal utama yang harus dipersiapkan dalam menjaga keamanan regional ASEAN adalah alutsista. Namun demikian, Rizal belum melihat ada potensi ancaman serius yang membahayakan Indonesia dari kawasan ASEAN hingga saat ini.

"Dalam segi Alutsista kita masih ketinggalan dari negara-negara tetangga, dari Singapore dan Malaysia kita masih relatif tertinggal. Saya belum melihat ada ancaman nasional dari lingkungan regional," katanya.

Namun menurut dia, di dalam ASEAN ada sebuah sentimen yang muncul terhadap Cina. Hal itu dikarenakan, negara-negara ASEAN mengkhawatirkan bahwa Cina akan merebut pasar di kawasan tersebut.

"Jika yang dimaksudkan adalah Cina maka kan ini keinginan Amerika agar kita bersama-sama melakukan pembendungan. Baik ke Cina maupun ke Amerika kita tetap tidak boleh memihak, kita harus balance, sesuai garis politik Bebas Aktif. Tentara ini kan hanya instrumen politik. Jadi dia harus mengikuti garis Politik Luar Negeri Bebas Aktif," jelas dia.

BACA JUGA:
Tags