Kejaksaan Agung dijadwalkan akan memeriksa dewan direksi serta pemilik PT Berca Herdayaperkasa (PT BHp) terkait kasus korupsi Pengadaan dan Pengelolaan Sistem Haji Terpadu (Siskohat) di Kementerian Agama.
Kejaksaan Agung menemukan dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam Pengadaan dan Pengelolaan Sistem Haji Terpadu (SISKOHAT) di Kementerian Agama, tahun anggaran 2010.
Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman mantan Menteri Agama Suryadharma Ali menjadi 10 tahun penjara dari hukuman sebelumnya selama 6 tahun penjara.
Kasus tindak pidana korupsi pelaksanaan ibadah haji di Kementerian Agama yang menjadikan mantan menteri agama Suryadharma Ali sebagai terpidana, masih mempunyai ganjalan tersendiri.
Sejumlah nama anggota Komisi VIII periode 2009-2014 telah masuk dalam daftar bidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditetapkan sebagai tersangka melalui Laporan Kejadian Tindak Pidana (LKTP).
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali yang dijerat penyalahgunaan Dana Operasional Menteri (DOM) berharap hakim mempertimbangkan perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 2006 menjadi PMK 2014.
Perkembangan kasus ini juga mengungkapkan adanya peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam perkara tersebut. Hal itu terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta pada Jumat 6 November lalu.
Anggito mengatakan, banyak kader partai politik khususnya PPP yang menggunakan sisa kuota haji dan dibiayai dari sisa bunga setoran dana BPIH untuk berangkat menjadi pendamping amirul haj.
Penunjukan rombongan pendamping Amirul Hajj oleh Kementerian Agama memang menjadi salah satu celah terjadinya penyalahgunaan dana haji di era Suryadharma Ali.
Kesaksian Rosandi dinilai penting karena semua aliran dana DOM baik yang keluar maupun yang masuk, ada dalam catatan buku yang dimiliki Rosandi. Buku kas yang berbentuk persegi panjang inilah yang oleh KPK tampaknya dijadikan salah satu alat bukti utama menjerat Suryadharma Ali.
Para pejabat kerap mendapat jatah kuota haji dari Kementerian Agama untuk berangkat haji. Jatah ini yang berpotensi dijual belikan sehingga orang lain yang berangkat haji asalkan bersedia membayar sejumlah uang.
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons penyebutan sejumlah nama tokoh dan pejabat negara yang mendapatkan sisa kuota pada musim haji tahun 2012 oleh terdakwa kasus korupsi Suryadharma Ali.
