"Di tingkat pertama dan kedua kita khawatirkan ada semangat untuk menghukum koruptor. Kita sepakat harus menghukum koruptor, tapi bukan menghukum orang yang diajukan ke Pengadilan Tipikor. Kalau memang yang diajukan salah, putus bersalah. Kalau benar ya diputus benar."
Vonis ini bertentangan dengan keyakinan Miranda yang selalu yakin bakal bebas dari tuntutan jaksa. Dia dan pengacaranya berkali-kali menyatakan dakwaan jaksa tidak tepat, kabur, sesat, dan disesatkan.
Dalam pledoinya Miranda akan kembali menegaskan bahwa pertemuan Miranda dengan anggota Komisi IX DPR Fraksi PDI-Perjuangan dan fraksi TNI/Polri bukanlah suatu hal yang menyalahi ketentuan. “Itu wajar-wajar saja, tapi penuntut umum ngotot,” tegasnya.
"Yang memesan ruang rapat di Bimasena adalah saya. Ya karena saya member di hotel itu dan menurut saya tak etis jika pada pertemuan itu saya harus mengambil urunan dari yang hadir Rp70-80 ribu per orang kepada mereka."
"Saya diundang oleh majelis hakim untuk menghadiri sidang sebagai saksi dalam sidang Miranda," kata Tjahjo saat memasuki ruang saksi Gedung Pengadilan Tipikor.
"Saya tergantung majelis hakim. Kalau dipanggil saya siap," kata Tjahjo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, (4/9). "Sebagai warga negara yang baik, saya tentu akan memenuhi proses hukum."
Hakim Herdi mengingatkan untuk memberikan keterangan sesungguhnya, sebab kesaksian di persidangan dilakukan di bawah sumpah yang memiliki konsekuensi hukum.
Penolakan PT DKI Jakarta terhadap banding diajukan Jaksa KPK itu memperkuat keputusan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Nunun yakni, penjara 2,5 tahun dan denda sebesar Rp150 juta.
Miranda S Goeltom, meminta kepada majelis hakim seperangkat alat elektronik tanpa internet. Komputer ini akan digunakan Miranda untuk menyelesaikan sebuah buku panduan pembelajaran.
Sopir pribadi Nunun Nurbaetie, Hamid Bahruddin, di tengah persidangan menyebut sosok Indah sebagai pihak yang mengambil 480 lembar cek pelawat dari Bank Artha Graha untuk sampai di tangan Nunun.
