Perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan karyawan kontrak tampak lebih leluasa dan senang menjadikan status karyawannya sebagai karyawan kontrak atau outsourcing , dibanding mengangkatnya sebagai karyawan tetap.
Hanya saja, kata Hanif, jika dalam keadaan tertentu suatu perusahaan harus melakukan PHK, pemerintah minta agar prosesnya disesuaikan dengan aturan yang ada dan hak-hak dari para pekerjanya harus dibayarkan penuh sesuai dengan aturan ketenagakerjaan.
Alasan umum yang diutarakan pihak perusahaan untuk tidak membayarkan THR ini adalah masalah kemampuan ekonomi perusahaan dan status pekerja yang kebanyakan adalah pekerja kontrak ataupun pekerja alih daya (outsourcing).
Harapan para pekerja alih daya dan kontrak atau biasa disebut tenaga outsourcing di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali membubung menyusul pertemuan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Rabu (24/6) kemarin.
Menurut Ais panggilan akrab Ahmad Ismail, salah satu kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi IX DPR dan Geber BUMN adalah akan menggelar rakergab dengan Komisi VI DPR.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Sabda Pranawa Djati mengatakan, kenaikan harga BBM telah membuat posisi buruh menjadi terjepit.
Hasil kinerja satgas outsourcing yang terlihat bagus hanya permukaannya saja tetapi tidak secara mendalam. Hal itu disebabkan satgas tersebut tidak diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi, selama ini satgas hanya bertugas merumuskan kebijakan penyelesaian outsourcing dan monitoring.
Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) memprotes terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 27 Tahun 24 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagan Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.
Agar rekomendasi PDIP itu bisa efektif maka Jokowi harus mencari orang yang tepat di posisi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigras dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurutnya, potensi penyalahgunaan dana pun terkuak dengan modus pengeluaran untuk optimalisasi hubungan antar kelembagaan yang postingnya dijadikan pendapatan.
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) menilai Satgas Outsourcing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak serius menangani permasalahan tenaga kerja outsorcing di perusahaan-perusahaan BUMN.
Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi era Kabinet Indonesia Bersatu jilid I Erman Soeparno mengusulkan dibentuknya perusahaan baru untuk menampung para pekerja outsourcing Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
