-
Rekomendasi Outsourcing Macet, Komisi IX Minta BPK Audit Kinerja BUMN
Kamis, 24/04/2014 12:00 WIBAnggota Komisi IX DPR RI mendesak DPR meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kinerja terhadap Badan Usaha Milik Negara terkait macetnya rekomendasi tentang permasalah tenaga kerja outsourcing diperusahaan pelat merah tersebut.
Dahlan Didesak Instruksikan BUMN Angkat Tenaga Outsourcing
Kamis, 27/03/2014 17:00 WIBTenaga kerja outsourcing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam GEBER BUMN mendesak Kementerian BUMN segera menginstruksikan kepada seluruh perusahaan BUMN untuk mengangkat tenaga outsourcing menjadi pegawai tetap.
Pekerja Outsourcing Pemeliharaan PLN Tuntut Jadi Pegawai Tetap
Jum'at, 21/03/2014 20:00 WIBSabda mengatakan, untuk pembuatan tiang listrik sangat diperbolehkan perusahaan untuk menggunakan tenaga pemborong. Namun ketika tiang listrik tersebut sudah jadi, jika tidak ada pekerja yang melakukan pemeliharaan secara operasional perusahaan tidaklah dapat berjalan dengan semestinya.
BUMN Masih Kaji Surat Edaran Menteri BUMN Terkait Tenaga Outsourcing
Kamis, 13/03/2014 14:00 WIBPT Perusahaan Listrik Negara (PLN) misalnya, menilai saat ini di perusahaan setrum negara itu tidak ada pekerja outsourcing di lini bisnis inti. Para pekerja outsourcing PLN menurut Sekretaris Perusahaan PT PLN Adi Supriono kebanyakan mengerjakan pekerjaan di luar inti seperti pemeliharaan kabel dan jaringan listrik.
Surat Edaran Menteri BUMN Soal Outsourcing Masih Multitafsir
Jum'at, 07/03/2014 16:00 WIBSekretariat Jenderal Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Sabda Pranawa Djati menilai surat edaran itu masih tergolong belum tegas karena masih bisa ditafsirkan bermacam-macam oleh para jajaran Direksi BUMN. Sabda mengatakan para tenaga kerja outsourcing menginginkan Kementerian BUMN untuk tegas kepada Direksi BUMN agar tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran tenaga kerja outsourcing di BUMN.
Penundaan Interpelasi Upaya Mengaburkan Penyelesaian Masalah Outsourcing?
Rabu, 26/02/2014 10:00 WIBMenurut Sabda, penundaan interpelasi merupakan upaya beberapa anggota DPR yang ingin mengulur waktu hingga pemilu dengan begitu isu outsourcing menjadi terbengkalai karena para anggota DPR akan sibuk dengan daerah pemilihannya masing-masing.
Gara-Gara Interpelasi Outsourcing, Suara DPR Terbelah
Rabu, 26/02/2014 09:30 WIBWakil Ketua Komisi VI Azam Azwar Natawijaya mengatakan seharusnya domain penyelesaian BUMN baik itu dari aspek korporasi dan tenaga kerja BUMN berada di kendali Komisi VI. Sementara menurut Azam, Komisi IX seharusnya bergerak di bidang tenaga kerja secara keseluruhan.
Demokrat Jamin Dahlan Iskan Hadiri Rapat Kerja Panja Outsourcing
Rabu, 26/02/2014 09:00 WIBPolitisi Partai Demokrat itu menambahkan usulan untuk menghadirkan Dahlan Iskan dalam raker dengan Komisi IX adalah usulan dari partainya untuk menyelesaikan masalah outsourcing ini secara cepat. Sebab menurutnya bila menggunakan hak interpelasi maka akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikannya.
Soal Outsourcing, BUMN Tidak Akan Patuhi Rekomendasi DPR, Ini Alasannya
Jum'at, 21/02/2014 11:00 WIBKepala Biro SDM BPJS Ketenagakerjaan Abdul Latif Algaf mengatakan, rekomendasi tersebut merupakan keputusan politik bukanlah keputusan korporasi. Misalnya, salah satu poin dalam rekomendasi panja outsourcing tersebut tidak diperbolehkan bagi perusahaan untuk melakukan PHK.
Nasib Pekerja Outsourcing Mandek di Kemenakertrans
Jum'at, 24/01/2014 10:42 WIBGEBER BUMN berharap BUMN segera melaksanakan rekomendasi Panja DPR RI. Sebab itu menyangkut nasib ribuan pekerja outsourcing di lingkungan BUMN.
Aturan Hukum Pekerja Outsourcing
Kamis, 09/01/2014 07:30 WIBSecara eksplisit, istilah outsourcing tidak ditemukan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).
Soal Tenaga Outsourcing, Jamsostek Dinilai Berbohong
Rabu, 08/01/2014 15:35 WIBPengakuan itu kata Sabda dibuat Amri di depan Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Tranmigrasi, A. Muji Handoyo dan serikat pekerja outsourcing BUMN. Nah, setelah adanya pengakuan itu, Muji Handoyo mengeluarkan nota pengawasan.
Soal Panja Outsourcing, Muhaimin Diminta Turun Tangan
Jum'at, 27/12/2013 19:02 WIBAis juga meminta kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengeluarkan nota hukum yang diberlakukan kepada seluruh perusahaan BUMN agar dibedakan pekerjaan core (inti) dan non core (dan bukan inti).
Dahlan Iskan Bisa Abaikan Rekomendasi Panja Outsourcing, Kata Siapa?
Rabu, 25/12/2013 19:02 WIBMenurut Arief dalam hirarki peraturan dan perundang undangan tidak dikenal Rekomendasi Panja. Dia bilang, sumber masalah bagi pekerja outsourcing adalah UU No. 13/2003 yang dihasilkan di era Megawati dan Menteri Tenaga Kerjanya adalah Jacob Nuwa Wea yang sama-sama berasal dari PDIP.
Komisi IX Harus Segera Bentuk Satgas Outsourcing
Sabtu, 14/12/2013 17:10 WIBMenurut Maruli persoalan outsorcing berikut pelanggarannya di BUMN hingga saat ini tidak ditangani secara serius. Hingga memasuki bulan kesembilan sejak Panja OS di DPR dibentuk di DPR pada bulan April lalu, penyelesaian soal pekerja outsourcing di BUMN masih saja menggantung dan mengulur tanpa kejelasan.