JAKARTA, GRESNEWS.COM - Langkah berani ditunjukkan oleh PDIP, partai penguasa pemenang pemilu 2014 ini dengan merekomendasikan penghapusan tenaga kerja alih daya alias outsourcing yang menjadi salah satu hasil Rakernas PDIP. Namun lantaran yang menyampaikan rekomendasi itu bukan Ketua Umum Megawati Sukarnoputri, hasil rekomendasi tersebut diproyeksikan bakal menguap begitu saja.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Indra mengatakan pesimis bila rekomendasi penghapusan outsourcing itu dapat terealisasi pada pemerintahan Jokowi-JK. Karena bukan Mega yang menyampaikan rekomendasi itu sehingga rekomendasi tersebut diragukan untuk dijalankan pada pemerintahan Joko Widodo.

"Bagaimanapun Ketua Umum sangat menentukan pemerintahan kedepan," kata Indra kepada Gresnews.com, Jakarta, Selasa (23/9).

Indra menilai praktek outsourcing sama saja seperti perbudakan modern, dimana praktek outsourcing sangat menyengsarakan masyarakat Indonesia dan tidak memberikan masa depan kepada para pekerja.

Ia mengapresiasikan rekomendasi Rakernas PDIP untuk menghapuskan outsourcing. Rekomendasi tersebut merupakan kabar baik, diharapkan rekomendasi tersebut bukanlah lips service tetapi dapat dilaksanakan.

"Yang jelas saya berharap mudah-mudahan ada kado buat bangsa ini dalam menyelesaikan konflik outsourcing," kata Indra.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Sabda Pranawa Djati mengatakan rekomendasi dari PDIP merupakan amanah kepada Jokowi selaku kader partai yang duduk sebagai Presiden terpilih. Untuk itu Jokowi diharapkan dapat memperhatikan rekomendasi dari Rakernas PDIP.
Kemudian agar rekomendasi PDIP itu bisa efektif maka Jokowi harus mencari orang yang tepat di posisi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigras dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sabda mengatakan dalam memilih Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi haruslah dari orang yang peduli terhadap ketenagakerjaan.

Menurutnya selama ini Menteri Tenaga Kerja kebijakannya cenderung menguntungkan pengusaha. Kemudian dalam memilih Menteri BUMN, bukanlah yang mengejar atau mencari profit BUMN tetapi sebagai perusahaan negara harus memberikan contoh untuk memberikan perlindungan bagi para pekerjanya.

"Kami akan mendukung jika rekomendasi penghapusan outsourcing benar-benar dapat direalisasikan oleh Jokowi," kata Sabda kepada Gresnews.com.

Sebagaimana diketahui, salah satu hasil Rakernas PDIP adalah mendorong pemerintahan untuk menghapuskan praktek tenaga kerja dan outsourcing dan kontrak yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. Dalam Rakernas yang disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Hubungan Antar Lembaga Puan Maharani, PDIP juga memberikan tugas kepada Fraksi PDIP DPR periode 2014-2019 untuk memperjuangkan UU tentang sistem pengupahan yang mempertimbangkan upah survei berdasarkan komponen hidup layak dan memperkecil struktur kesenjangan penggajian antara upah tinggi dan upah terendah.

Kemudian Rakernas PDIP menugaskan Kepala Daerah dari PDIP agar terlibat dalam penentuan upah sesuai dengan garis kebijakan partai dan menginisiasi lahirnya kebijakan yang melindung industri dalam negeri. Seperti menghapus pungutan liar, memberikan kemudahan dan penyederhanaan perizinan, serta penyiapan infrastruktur industri.


BACA JUGA:
Tags