Koalisi Masyarakat Anti Korupsi mengaku kecewa dengan lambatnya kinerja Komisi Yudisial  memutus laporan mereka atas dugaan pelanggaran kode etik Hakim Sarpin Rizaldi saat menguji keabsahan praperadilan Budi Gunawan.

Hanya saja, salah seorang penyidik mengajukan pertanyaan lain. Penyidik meminta pendapatnya bagaimana kalau berkas perkara Budi Gunawan yang diberikan KPK ke Kejaksaan Agung dan diterima Bareskrim minim, (hanya 15 halaman, red).

Ia juga menyatakan, dalam gelar perkara Komjen Budi Gunawan dipertimbangkan pendapat Jaksa peneliti Kejagung yang melakukan analisis sangat dalam sekitar lebih dari 15 halaman.

Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menyayangkan Bareskrim yang melakukan gelar perkara Budi Gunawan tanpa melibatkan pihak lain dan tidak terbuka terhadap media. Hal itu menandakan Bareskrim ragu-ragu terhadap proses hukum BG.

Badan Reserse Kriminal (Bereskrim) Polri secara diam-diam melakukan gelar perkara dugaan gratifikasi Komjen Budi Gunawan (BG) tanpa melibatkan pihak-pihak terkait khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasilnya mereka menyimpulkan sendiri kasus BG tak layak diusut.

Penegasan itu disampaikan Tedjo terkait adanya perintah dari Presiden Joko Widodo agar Komjen Budi Gunawan tidak membuat kontroversi.

Mekanisme pemilihan Wakapolri menurutnya sudah cukup hanya melalui dewan jabatan dan kepangkatan tinggi (wanjakti) saja.

Berkas itu, kata Buwas--panggilan akrab Budi Waseso-- sama sekali tak mencerminkan sebuah berkas penyidikan. Isinya hanya berupa lembaran fotokopi Laporan Hasil Analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan.

Menurut Dio, wacana pengangkatan calon tunggal Kapolri yang sempat disetujui DPR melalui paripurna atas usulan presiden ini menjadi calon Wakapolri mengemuka ke publik.

 Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berharap polisi bisa menjaga independensi dan profesionalitas dalam menangani kasus Budi Gunawan.

Karena itu, Miko meminta Kejaksaan Agung menjelaskan sejauh apa pengusutan terhadap kasus Budi Gunawan telah dilakukan, dan apa alasan dibalik pelimpahan kasus tersebut kepada Kepolisian.

Kasus Komjen Pol Budi Gunawan pernah ditangani oleh Bareskrim Polri. Ini juga yang menjadikan dasar pelimpahan hasil penyelidikan dan penyidikan Komjen Pol Budi Gunawan ke Bareskrim Polri. 

Indriyanto meminta, masyarakat memberi kepercayaan penuh kepada Mabes Polri untuk menangani perkara ini.

Pelimpahan berkas BG oleh Kejaksaan Agung dibenarkan Kapuspenkum Tony T Spontana ketika dikonfirmasi. Namun Tony enggan membeberkan pertimbangan kasus BG dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus memastikan adanya aliran dana mencurigakan dalam Laporan Hasil Analisa (LHA) Pusat Pengkajian dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Komjen Budi Gunawan.