Misbakhun mengatakan, langkah investigasi OJK adalah wujud perlindungan konsumen atau masyarakat untuk menjaga kepentingannya sebagai nasabah investasi.

Dalam paparannya, Kepala BNPT Saud Usman Nasution menyebut pihaknya tidak melakukan pemblokiran terhadap sejumlah situs karena yang berwenang adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo).

Situs-situs yang dengan bebas diakses akan menguji kesatuan sebuah bangsa. Sehingga diperlukan proteksi dari pemerintah. Ia mencontohkan misalnya dengan dibentuk Badan Cyber Nasional.

Sebab menurutnya harus diakui dalam Islam ada ajaran teologis yang menyinggung masalah sosial, ekonomi, dan politik.

Pemerintah belum memiliki program jangka panjang untuk menangkal kelompok radikal seperti Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang mulai menyusupi Indonesia.

Ketika ada situs yang tidak mengandung unsur radikal, kekerasan ataupun pornografi tapi diblokir, maka pengelolanya bisa menempuh jalur administratif untuk mencabut blokir tersebut.

Ia menambahkan, situs yang diblokir masih bisa diakses, namun terbatas. Sementara jika ditutup maka yang muncul dalam layar adalah keterangan situs telah ditutup. Situsnya, lanjutnya, tidak hilang tapi tidak bisa dibuka.

Berdasarkan data CISCO pada 2014, Indonesia merupakan negara dengan traffic cyber crime tertinggi.

Anggara menegaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 28 J UUD 1945, semua pembatasan hak asasi manusia harus dilakukan dengan undang-undang.

Dalam pertemuan yang dihadiri delapan pimpinan situs terungkap Gema Islam ternyata telah menjadi mitra BNPT sejak lama.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno meminta pemblokiran terhadap 22 situs yang dianggap menyebarkan paham radikalisme dikaitkan dengan Islam.

AJI menyatakan ketidaksetujuannya denggan mekanisme blokir oleh Kominfo yang langsung menutup sebuah website yang dinilai bermuatan radikalisme tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. 

Langkah pemblokiran bisa saja diambil bilamana situs-situs yang diselidiki memuat konten radikalisme, provokasi dan penyebaran fitnah.

Peneliti ELSAM Wahyudi Djafar menengarai, bangkitnya rezim blokir ini diakibatkan karena sampai dengan saat ini, Indonesia belum memiliki aturan yang jelas mengenai pengawasan terhadap konten internet beserta mekanisme pembatasannya.

Anggara menilai, jika pemerintah menganggap pengelola situs terlibat dalam tindak pidana terorisme maka harus membawa mereka ke depan hukum.