JAKARTA, GRESNEWS.COM – Muncul wacana perlunya pembentukan Badan Cyber Nasional yang bertujuan untuk mencegah, mendeteksi dini dan menindaklanjuti penindakan atas kejahatan yang terjadi di dunia maya. Selain untuk melindungi data penting milik negara, badan ini juga bisa menjaga karakter bangsa akibat derasnya arus informasi di internet.

Ketua Bidang Hukum dan Regulasi Desk Cyber Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Edmon Makarim mengatakan persoalan pemblokiran bukan hanya terkait dengan pengamanan terhadap situs yang dianggap radikal. Tapi juga bentuk ketahanan Indonesia sebagai bangsa.

"Berapa lama daya tahan bangsa? Relevankah kita bicara sebagai suatu bangsa sementara identitas kita semakin luntur?” ujar Edmon dalam diskusi Pemblokiran Situs di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (4/4).

Ia menilai pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk membangun karakter bangsa. Pasalnya situs-situs yang dengan bebas diakses akan menguji kesatuan sebuah bangsa. Sehingga diperlukan proteksi dari pemerintah. Ia mencontohkan misalnya dengan dibentuk Badan Cyber Nasional.

Menurutnya, Badan Cyber Nasional perlu dibuat untuk membuat pertahanan dan pengamanan di ruang publik. Sebab ketika berbicara soal ruang publik harus berlaku interactive justice. Sehingga setiap situs yang muncul akan mengatasnamakan kepentingan publik.

Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Jakarta Ali Munhanif menuturkan pemerintah memang harus hadir dan fokus menjaga identitas nasional. Menurutnya, situs-situs bermuatan negatif hanya contoh kecil saja identitas nasional bisa dirusak.

"Setidaknya tidak hanya hadir untuk memblokir situs tapi juga membina dan menjalin komunikasi dengan pengelola situs. Itu yang lebih penting," ujar Ali pada kesempatan yang sama.

Ia melanjutkan perlu ditanamkan pada masyarakat bahwa dakwah Islam harus diimbangi dengan sensitifitas untuk menjaga multikulturalisme. Sehingga menyebarkan agama juga harus diimbangi dengan menjaga bangsa.

Terkait hal ini, praktisi dan pengamat masalah cyber Fami Fahruddin mengatakan hampir semua negara maju memiliki Badan Cyber Nasional. Secara ideal, Badan tersebut bisa melakukan pencegahan, deteksi dini, dan penindakan dengan munculnya kejahatan-kejahatan yang muncul di dunia cyber.

"Yang dilindungi Badan Cyber adalah data-data yang berkaitan dengan publik, misalnya perbankan atau data kependudukan. Itu data yang harus dilindungi oleh negara. Sebab kalau terjadi kebocoran bisa terjadi kekacauan sosial atau politik," ujar Fami usai diskusi.

BACA JUGA:
Tags