Dipidananya dua pengacara saat mendampingi kliennya berkasus di pengadilan ini, belakangan menjadi polemik. Pasalnya, berdasarkan UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, posisi pengacara dilindungi undang-undang.
Kasus dua pengacara Timotius Tumbur Simbolon dan Jemmy Mokolensang yang didakwa membuat dokumen palsu dalam kasus sengketa tanah antara klien mereka dan PT Bank Central Asia (BCA) mendekati akhir. Timotius dan Jemmy berkeras menyatakan tak bersalah dalam kasus ini.
Jakub Sugiarto, klien advokat Timotius Simbolon dan Jemmy Mokolen melakukan penyerobotan lahan milik BCA itu dengan dalih tanah itu milik Lim Kit Nio (95 thn) berdasarkan Eigendom Verponding 6393 Nomor. 5 atas nama Lim Kit Nio. Padahal Eigendom Verponding 6393 Nomor 5 atas nama Lim Kit Nio itu tidak terdaftar di Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta.
Dalam kasus keberatan pajak BCA ini, Hadi Purnomo diduga telah menerbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak nihil (SKPN) BCA ketika dirinya menjabat Dirjen Pajak periode 2002-2004.
Jahja mengklaim apa yang dilakukan perusahaannya telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam mengajukan keberatan pajak. Namun ia sendiri mengaku tak mengenal Hadi Purnomo
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memeriksa Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk, Jahja Setiaatmadja. Jahja diperiksa perihal dugaan penyelewengan terkait pengabulan keberatan pajak bank swasta terbesar di Indonesia itu. Perkara ini sebelumnya menjerat mantan Ketua BPK Hadi Purnomo.
Pelaksana tugas pimpinan KPK Johan Budi Sapto Pribowo ketika dikonfirmasi terpisah juga mengaku tidak mengetahui adanya pemeriksaan penyidik KPK atas bos BCA.
Dalam kasus korupsi pajak BCA ini, Hadi yang ditetapkan sebagai tersangka sejak 21 April 2014, diduga mengubah telaah Direktur Pajak Penghasilan mengenai keberatan SKPN PPh BCA.
Dari keterangan para ahli disebutkan jika persoalan keberatan pajak berpatokan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
KPK menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dalam permohonan keberatan wajib pajak yang diajukan BCA tahun 1999. Penetapan tersangka Hadi itu dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Pajak periode 2002-2004.
