Pertama mengenai hukuman yang dituntutkan kepada mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta ini. Oleh jaksa, Udar dianggap terbukti bersalah secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

Udar Pristono didakwa menerima uang gratifikasi mulai tahun 2010-2014. Total uang yang diterima Udar Pristono mencapai Rp 6,5 miliar. 

Kemudian dari keterangan itu, terungkaplah berbagai kebobrokan armada bus Transjakarta yang menjadi transportasi umum andalan warga Jakarta ini.

Jaksa Erny menjelaskan kronologis kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta itu. Pada 2012 terdapat anggaran di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dishub untuk kegiatan pengadaan armada bus sebesar Rp152 miliar.

Dengan adanya pelarangan APTB masuk jalur busway, PT. Transjakarta berencana memperluas trayek Transjakarta hingga luar Jakarta seperti Tangerang dan Bekasi dengan bus aglomerasi.

Dalam kesaksiannya Hasbi Hasibuan mengatakan Udar telah mencairkan duit proyek tanpa sepengetahuan dirinya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran proyek.

Bahkan, saking banyaknya terima uang suap, Udar mengaku sudah tidak mengingat lagi darimana asal usul uang tersebut.‎

Udar, juga didakwa mengeluarkan Surat Perintah Tugas un‎tuk membentuk Tim Teknis, Tim Pengendai Teknis serta Tim Pendamping Pengendali Teknis.

Selain itu, Pristono sambung jaksa, pernah beberapa kali memerintahkan pegawai pada kantor Dishub DKI bernama Suwandi untuk mentransfer sejumlah uang melalui ATM milik Suwandi kepada R Yanti Affandie dan Tyara Smith.

Penyitaan itu terkait dalam dugaan kasus tindak pidana ‎pencucian uang yang menjerat Pristono yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta tahun 2012 dan 2013.

Setyo dianggap bersalah menyalahgunakan wewenangnya dengan mengarahkan salah satu peserta lelang yaitu PT Korindo Motor sebagai pemenang.

Drajad memang tidak menerima uang sepeser pun dalam kasus ini. Tetapi, ia punya andil merugikan negara Rp53,466 miliar karena menyalahgunakan wewenangnya.

Uniknya, kedua Jaksa menyatakan bahwa Drajad Adyaksa dan Setyo Tuhu tidak menerima uang sepeser pun dari tindakannya. Ia hanya terbukti menyalahgunakan wewenang serta memperkaya orang lain ataupun korporasi.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memastikan telah terjadi kerugian negara dalam proyek pengadaan bus Transjakarta di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  untuk tahun anggaran 2013.

Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya melimpahkan tahap dua (tersangka dan barang bukti) perkara mantan Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta Udar Pristono ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.