Pemilihan Presiden Indonesia akan berlangsung tahun depan. Suhu politik memanas. Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto diprediksi bakal bertarung lagi.
Video ini menguak secara jelas amunisi dan strategi dua poros untuk saling menaklukan. Selain itu, dibedah pula kekuatan pendanaan politik dari dua negara raksasa di dunia.
Pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pekan lalu mendapat sorotan. Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) menilai keduanya bukan membahas koalisi Pilpres 2019.
Peneliti Lembaga Survei SMRC Sirojudin Abbas mengatakan pertemuan tersebut lebih pada untuk menunjukkan kesolidan di luar pemerintahan. "Saya melihat pertemuan di Cikeas bukan koalisi tapi pemahaman agenda bersama saja tahun 2019 membangun bersama, mereka ini bagian kelompok di luar pemerintahan," kata Sirojudin Abbas dalam diskusi di D´Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta, Minggu (30/7).
Abbas juga mengatakan mantan Presiden SBY tak akan mendukung Prabowo sebagai salah satu Capres pada Pilpres 2019. Sebab, SBY salah satu jenderal yang ikut menandatangani surat Dewan Kehormatan Perwira yang memecat Prabowo Subianto.
"Posisi pandangan itu, mana mungkin SBY merekomendasikan atau mendukung jenderal yang akan dipecatnya," ucap Abbas.
Abbas menjelaskan SBY pernah berkali-kali menghindari pertemuan dengan Prabowo. Apalagi hubungan massa lalu antara SBY dan Prabowo tidak baik. "Sulit mencari informasi dan data hubungan mereka positif. Pak SBY berkali-kali menghindari pertemuan itu," kata Abbas.
Meski begitu, Abbas mengaku belum tahu apakah diplomasi ´Nasi Goreng´ antara SBY dan Prabowo sudah mulai mencair. Jika belum cair, maka keduanya akan menentukan pilihan lain pada tahun 2019.
"Jika tidak mereka akan cari jalan lain. Kalau ada tanda umum kita belum menemukan gejala di garisbawahi Prabowo minggir atau dorong orang. Kondisinya secara umum hubungan dengan Demokrat dan yang lain bisa saja," kata Abbas.
Untuk diketahui, surat DKP yang pernah beredar bertuliskan salah satu kesalahan Prabowo melaksanakan pengedalian operasi dalam rangka stabilitas nasional, namun operasi tersebut bukan kewenangannya melainkan Panglima ABRI. Prabowo juga tak pernah memberikan izin saat sering ke luar negeri kepada KSAD maupun Panglima ABRI. (dtc/mfb)
Tentu saja Fraksi PDIP, sebagai partai pemenang pilpres kali ini menolak pansus tersebut. Wakil ketua komisi II fraksi PDIP, Arif Wibowo memberikan pendapat pembentukan pansus tidak memiliki urgensi.
Apalagi perkara ini masuk dalam ranah politik. Jangan sampai muncul anggapan pemanggilan tersebut polisi berlaku tidak adil dan memihak pada kelompok tertentu.
PDI-P akan bergerak cepat mengambil partai-partai koalisi Prabowo, tentu saja dengan iming-iming jabatan. Kesepakatan yang dibuat tim merah-putih tidak mungkin bersifat permanen ketika dihadapkan dengan jabatan.
Meski putusan MK sudah final dan tidak memungkinkan terdapatnya perubahan dengan pengajuan gugatan ke MA maupun PTUN, mereka terus berupaya mengusung Prabowo menjadi presiden.
Perwakilan koalisi pengacara masyarakat Alamsyah Hanafiah mengatakan alasan perlunya penundaan pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden karena saat mencalonkan diri sebagai calon presiden, Jokowi masih berstatus sebagai gubernur DKI Jakarta dan belum mendapat izin dari DPRD DKI Jakarta.
Para saksi yang dibawa kubu Prabowo dalam sidang MK, juga tidak maksimal. Karena dalam pernyataan mereka ketika itu, para saksi belum bisa menunjukkan indikasi kecurangan yang masif sesuai dengan tudingan kubu Prabowo-Hatta.
Agar sidang yang sejatinya tertib ini tidak berubah menjadi adu pamer massa. Ray berharap agar yang keluar adalah argumen-argumen yang mencerdaskan, bukan besar-besaran tekanan massa.
