Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memasukkan kejahatan ini sebagai perkara penting. Pemerintah melalui BPOM, Kepolisian dan Kejaksaan memberikan peringatan keras kepada pelaku kejahatan ini dengan cara memberikan hukuman maksimal.

Penyidik Subdit TPPU Dittipideksus juga mengembangkan kasus tersebut ke tindak pidana pencucian uang.

Kebijakan pemerintah dalam penanganan kasus vaksin palsu dinilai tidak jelas. Akibatnya sejumlah orang tua yang anaknya diduga menjadi korban pemberian vaksin palsu resah dan kebingungan.

Lebih jauh dia meminta DPR untuk mengevaluasi terkait rendahnya penyerapan anggaran pengadaan vaksin dan obat-obatan.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri tengah menelusuri keterlibatan dokter lain dalam kasus penjualan vaksin palsu di sejumlah rumah sakit.

Menurutnya, untuk menentukan ada tidaknya efek samping dari vaksin bukan dokter anak tetapi dokter farmakolog.

Kasus peredaran vaksin palsu yang berlangsung selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi,  membuat pengawasan peredaran obat dan payung hukumnya dipertanyakan.

Ari Dono menyatakan, patut diduga pihak rumah sakit sengaja dan mengetahui vaksin yang digunakannya adalah vaksin impor yang dipalsukan.

Sikap Kementerian Kesehatan yang tidak mau membuka data terkait rumah sakit mana yang menggunakan vaksin palsu menuai gugatan. 

Untuk memberikan efek jera, polisi memang akan menambahkan dengan menerapkan pasal pencucian uang. Penyidik mengaku akan meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana hasil kejahatan vaksin palsu tersebut.

Sejauh ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengidentifikasi 12 jenis vaksin yang diduga dipalsukan.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pembentukan pansus sangat penting karena diyakini ada mafia besar yang bermain di belakang kasus peredaran vaksin palsu ini.

Sebelumnya, Menkes juga menegaskan program imunisasi nasional dijamin aman. Nila mengatakan, ketersediaan vaksin untuk program imunisasi tersebut terjamin ketersediaan dan keamanannya.

Peredaran vaksin palsu sudah sampai kota-kota di 6 provinsi. Polisi juga menyelidiki apakah vaksin palsu juga merambah ke daerah di luar 6 provinsi itu.