Kedatangan tim Pansel calon pimpinan KPK tersebut dalam rangka diskusi dengan komisioner KPK mengenai rekam jejak calon pimpinan yang dibutuhkan lembaga antikorupsi kedepannya.

Namun keberadaan anggota Panitia Seleksi yang seluruhnya terdiri dari perempuan ini, menimbulkan prokontra.  Sebagian meragukan kemampuan kinerja para wanita ini melakukan seleksi pimpinan KPK.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah menunjuk sembilan perempuan sebagai tim seleksi calon pimpinan (pansel capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim dipastikan akan bekerja berat mengingat KPK lembaga yang memiliki posisi penting dan strategis.

Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini mengundang pihak lembaga antirasuah itu untuk melakukan pertemuan. Pertemuan yang dilaksanakan di Sekretariat Negara ini dalam rangka mencari masukan berbagai hal tentang KPK, termasuk diantaranya tentang kriteria pimpinan KPK yang dibutuhkan lembaga anti korupsi ini.

Penunjukan Destry Damayanti sebagai ketua dan anggota Tim Panitia Seleksi (Pansel) KPK  yang notabene berstatus sebagai staf ahli Kementerian BUMN membuat sebagian orang pesimis pansel dapat bersikap objektif. Sehingga muncul desakan agar anggota Tim pansel menonaktifkan diri dari segala aktifitas yang dapat mengintervensi kedudukannya.

Fit and proper test calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minggu lalu mengindikasikan antusiasme anggota DPR lebih condong kepada Robby Arya Brata, dibanding Busyro Muqqadas.

Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar salah satu peserta terkait aktivitas istri calon yang aktif dalam kegiatan kepengurusan partai politik.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mengkritisi kinerja Panitia Seleksi (Pansel) calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pansel dinilai terlalu formalistik dalam proses penseleksian calon pimpinan KPK.

"Komisi III belum mengagendakan (pembahasan jumlah capim KPK), karena satu minggu ini kita disibukkan fit and proper calon hakim agung," ujar salah satu anggota Komisi III, Syarifuddin Sudding, melalui pesan singkat, Kamis (29/9).

Sebagian kalangan, terutama legislator ngotot bahwa calon pimpinan KPK yang akan diuji kelayakannya harus berjumlah sepuluh orang, bukan delapan orang seperti yang diajukan Pansel KPK saat ini.

Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman menegaskan komposisi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru harus ada dari unsur jaksa dan polisi.

"Itu mutlak, mereka yang tahu menyidik, mereka yang tahu menuntut," kata Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman.

Menurut Benny Kabur Harman, DPR-RI sudah memiliki mekanisme sendiri dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk memilih Ketua KPK.

Secara teknis penulisan makalah keduanya tergolong bagus hal itu lantaran disebabkan jabatan mereka di KPK saat ini.

Keputusan itu, mencerminkan apresiasi masyarakat. Terlebih kedua orang itu, dituding sebagai pihak yang melemahkan KPK dari dalam.