Dari nama-nama yang disebut belum ada satupun yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Padahal di persidangan majelis hakim menyatakan pemberian FPJP itu melanggar aturan dan termasuk dalam kategori korupsi yang menyebabkan kerugian negara.

Namun meski ditolak gugatannya, MAKI bertekad akan terus mengejar penghentian kasus Century dengan  kembali mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut Johan setelah mempelajari salinan dari MA itu, baru akan memutuskan apakah akan melanjutkan atau menghentikan kasus dugaan korupsi yang mencuat menjelang Pilpres 2009 lalu itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Hizbullah, pegawai Bank Indonesia (BI), sebagai saksi dalam lanjutan penanganan kasus pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal berdampak sistemik.

"Kentara banget politisnya, karena pemanggilan Gita harus ada dasar dan tujuan yang jelas, dan saya gak setuju," kata Achsanul Qosasi.

Juru Bicara Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) Johan Budi SP menegaskan, sampai hari ini KPK belum menjadwalkan pemeriksaan tersangka dalam penanganan kasus bailout Bank Century.

"Pihak-pihak yang terkait FPJP (fasilitas pendanaan jangka pendek, red)."

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Direktur Pengawasan Perbankan 1 Bank Indonesia (DPB 1 BI) Zainal Abidin dalam lanjutan penanganan kasus bailout Bank Century.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad meminta pihak-pihak terkait saling menghargai wilayah kerja masing-masing dalam hubungannya dengan dugaan keterlibatan Wakil Presiden Boediono dan kasus century.

"Kejaksaan telah menerima tahap kedua tersangka Sarwono dan barang bukti, dan secara administratif telah dilaksanakan di Kejari Pusat."

Kericuhan dipicu oleh tindakan beberapa mahasiswa yang mencoba menurunkan Bendera Merah Putih yang berkibar di halaman kantor KPK. Aksi tersebut dihalangi dan digagalkan aparat kepolisian.

KAMMI menuntut Ketua KPK Abraham Samad mundur dari jabatannya jika tak mampu menuntaskan kasus Century per 31 Desember 2012.

"Ada perkara-perkara yang sudah jalan lebih dulu seperti simulator, selesai dulu. Masih banyak yang belum jalan seperti Emir Moeis, jadi yang sudah jalan lebih dulu diselesaikan, baru kemudian berikutnya, Century."

Pihaknya lebih memilih kasus yang merugikan negara hingga Rp6,7 triliun itu dituntaskan oleh KPK, bukan melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR.

"Saya pikir, KPK kan punya kewenangan koordinasi dan supervisi. Nah, kalau sudah dilakukan penyidikan biasanya kami dapat SPDP. Mungkin, dalam waktu yang tidak terlalu lama kami menduga akan dikirimkan SPDP. Dan melalui SPDP itulah fungsi koordinasi, sambil jalan."