Tata kelola pangan pemerintah dinilai masih amburadul. Pasalnya, setiap kali menghadapi momen hari besar seperti bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri harga-harga kebutuhan pokok selalu melambung.
Rencana pemerintah melakukan impor bawang merah sebanyak 2500 ton untuk mengantisipasi kenaikan harga di bulan Ramadhan dan Idul Fitri berbuah polemik. Pasalnya, rencana pemerintah itu dinilai seperti menjilat ludah sendiri.
Menurut saksi ahli pihak pemohon Hira Jamthani, pengadaan produk transgenik yang diatur dalam Pasal 69 c, membuka peluang pihak asing memaksakan produk transgeniknya ke pasar nasional yang dikhawatirkan akan mematikan pasar produk pangan lokal.
Maka dari itu, Ina meminta kepada pemerintah agar tidak melakukan impor dan juga pemerintah harus menyelesaikan izin impor yang bermasalah. Dia juga meminta kepada Menteri Perdagangan untuk tidak membuat kebijakan yang membuat harapan masyarakat enggan bertani atau melaut.
KRKP kata Said sangat menyayangkan menteri yang baru menjabat satu hari, sudah berani memberi statement impor. "Itu sama dengan sudah memiliki hitungan keuntungan dengan mengatasnamakan bencana sebagai alasan. Sungguh sebuah argumentasi yang tak bisa diterima," ujarnya.
Khusus tanaman pangan, Kementerian Pertanian mencatat sekurang Indonesia memiliki tidak kurang dari 100 spesies tanaman sumber karbohidrat; lebih dari 100 spesies tanaman kacang-kacangan, 450 spesies tanaman buah dan 250 spesies sayuran, 70 spesies bumbu dan rempah-rempah. Keragaman tanaman luar biasa banyak terutama yang dikelola masyarakat atau petani kecil.
Dia merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengungkapkan, defisit Perdagangan 2013 meningkat sebesar 150 % dibandingkan defisit perdagangan 2012. Defisit perdagangan tahun 2012 tercatat mencapai US$ 1,63 miliar, dan di tahun 2013 tercatat mencapai US$ 4,063 miliar.
Padahal kata Khudori, ruh dari kedaulatan pangan adalah petani kecil, bukan industri. Sebaliknya, UU Pangan justru berpihak kepada korporat. Selain itu, dalam UU Pangan tidak ada pasal yang mengatur tentang akses sumber daya produksi penting dalam kedaulatan pangan, diantaranya tanah, air, benih maupun finansial.
Menurut kajian Oxfam Internasional, pada saat krisis pangan tahun 2008 lalu, negara yang memiliki keragaman pangan tinggi adalah yang paling tahan guncangan pangan global.
Masyarakat kota diharapkan dapat memahami bahwa desa adalah sumber pangan bagi seluruh masyarakat terutama di perkotaan. Dengan menjaga desa dan membeli hasil pangan dari petani, masyarakat kota sebenarnya ikut membantu untuk menjaga kelangsungan hidup para petani dan juga produksi pangan di desa.
