Dengan keluarnya putusan MA yang telah menolak PK Indar Atmanto memberikan keyakinan bagi penyidik untuk melanjutkan proses penyidikan empat berkas lainnya.

Jika sudah begini, industri jaringan telekomunikasi dan penyedia jasa layanan internet bisa runtuh. Industri penyediaan jasa internet misalnya, bisa mengalami "kiamat" dan bisa memukul industri lain, misalnya perbankan.

Dengan demikian, eksekusi pembayaran uang pengganti sebesar Rp1,3 triliun dalam kasus korupsi IM2 ini dapat segera dilakukan dan disetor ke kas negara.

Kasus korupsi penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 gigahertz atau 3G‎ PT Indosat Mega Media (IM2) yang telah menjerat mantan Direktur Utama Indar Atmanto menjadi kontroversi di kalangan praktisi industri telekomunikasi.

Kasus korupsi jaringan 3G IM2 ini dianggap bisa berdampak terhadap lebih dari 200 penyelenggara jasa internet
(ISP). Ratusan ISP itu juga menggunakan pola bisnis yang sama dengan Indosat dan IM2 dalam menyewa jaringan telekomunikasi.

Seperti diketahui, terpidana kasus korupsi IM2 Indar Atmanto mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK). Upaya PK Indar hingga kini belum putus. 

Penyidik Kejaksan Agung mengakui penuntasan kasus korupsi dugaan penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz/3 G PT Indosat Mega Media (IM2) berjalan alot.

Saat ini tim Satgassus tengah menunggu keterangan ahli untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) tersebut.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) R Widyopramono mengaku telah bertemu dengan Ketua MA Hatta Ali membicarakan eksekusi perkara IM2.

Dua putusan kasasi yang bertolak belakang memang disadari oleh Kejaksaan Agung. Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan akan mengambil langkah hati-hati dalam menyelesaikan kasus PT IM2.

Menurut dia, upaya PK ini penting diambil oleh Indar agar jangan sampai praktik bisnis yang dijalankan secara profesional dan sesuai dengan aturan serta regulasi  yang ada, tetapi gagal dipahami oleh penegak hukum dan dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Tekanan tersebut, kata Boyamin, bisa berasal dari penguasa mengingat PT Indosat selaku induk perusahaan dari PT IM2 sahamnya dikuasai asing.

Upaya kriminalisasi tersebut jelas akan menimbulkan keresahan investor global yang mengharapkan kepastian hukum untuk menjamin investasi global di Indonesia.

Saat ini tim penyidik menelaah kembali mana dari perhitungan kerugian negara yang lebih sahih.

Disini kesempatan Jaksa Agung untuk membuktikan kesungguhannya bahwa dia benar-benar menegakan hukum. Apalagi, sudah salinan putusan sudah diterima, 14 Oktober. Berarti, sudah lewat satu bulan untuk dipaksa membayar uang pengganti.