Hingga hari ini, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima sekitar 147 gugatan PHPKada. Gugatan ke MK masih didominasi dengan temuan pelanggaran pemufakatan jahat yang diduga melibatkan peserta calon dan pihak penyelenggara pemilu di berbagai daerah.
Kompak meminta MK agar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Pamekasan.
Sidang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Purwakarta 2012. Adapun agenda sidang ialah pembuktian (IV) dengan pemohon Dudung B. Supardi-Togie Muhamad (Nomor urut 1).
Pasangan Siti Nurhayati-Sumardi mendalilkan adanya politik uang yang terjadi saat kampanye Pilkada Nganjuk. Permohonan tersebut ditolak, sebab menurut MK tidak dapat dibuktikan dalilnya.
"Pemohon yang dinyatakan gugur dalam pilkada oleh putusan PTUN tidak mungkin mengajukan perkara PHPU ke MK. Karena untuk mengajukan perkara PHPU ke MK adalah peserta pilkada yang bersangkutan."
"Pemohon ini salah tempat mengajukan permohonan karena yang menjadi persoalan gugatannya adalah dibatalkannya pasangan nomor satu. Pembatalan itu kan karena ada putusan PTUN Surabaya."
Kedua pasangan itu menggugat KPUD Nganjuk ke MK dengan alasan mereka adalah kemenangan incumbent tidak didapat dengan adil lantaran keberpihakan KPUD Nganjuk. Sidang gugatan ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Akil Mochtar.
.jpg)
