Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin mengabulkan pengujian Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH, yang diajukan Bachtiar Abdul Fatah, General Manager  Sumatera Light South PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), terpidana empat tahun penjara kasus pengelolaan limbah tanpa izin.

Kali ini Kejaksaan Agung menyelidiki keterlibatan orang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan SKK Migas. Sebab tak mungkin korupsi dilakukan pihak swasta tanpa melibatkan unsur pemerintah.

Kejaksaan Agung segera melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi bioremediasi senilai US$270 juta. Dalam waktu dekat tim penyidik bakal memanggil Deputi Perizinan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Dalam penyidikan, para pihak yang diduga turut serta dalam perbuatan pidana, dijerat dengan  pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain itu, Widyo juga memerintahkan menyita aset-aset dalam proyek milik CPI termasuk sejumlah alat-alat begerak berupa mobil dan truk di Pekanbaru, Riau sebanyak 18 unit mobil.

Dia menegaskan, Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi oleh siapapun dalam tangani perkara.

Kejaksaan Agung memastikan akan terus memburu tersangka dari pihak pemerintah terkait kasus korupsi proyek bioremediasi milik PT Chevron Pasific Indonesia (CPI).

Dengan dieksekusinya Bachtiar, maka dari enam tersangka proyek Bioremediasi senilai US$270 juta, maka sudah tiga terpidana dieksekusi di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jabar.

Proyek bioremediasi telah dijalankan dengan menggunakan teknologi yang telah dipakai secara luas di industri dan telah disetujui dan diawasi oleh pihak pemerintah yang berwenang.

Kejaksaan Agung berjanji akan menuntaskan kasus korupsi bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI), khususnya terhadap perkara atas nama Alexiat Tirtawidjaja yang kini menghilang.

Dalam kasus ini, Widyo mengatakan untuk menindaklanjutinya penyidik perlu melakukan kajian. Terutama mendapatkan keterangan dari tersangka Alexiat.

Pada 2010 PT. Chevron masuk kedalam kategori merah yang berarti melanggar dan tidak memenuhi ketentuan KLH. Oleh karena itu PT. Chevron diberi sanksi administrasi oleh Kementrian Lingkungan Hidup. Karena memiliki rapor merah PT. Chevron harus melakukan perbaikan lingkungan hidup (bioremediasi).

Agenda sidang adalah mendengar keterangan saksi yang disodorkan Jaksa Penuntut Umum.

"Eksepsi ditolak sekarang sidangnya terlambat. Belum pada datang. Mungkin macet di jalan."

Berkas yang sudah dilimpahkan adalah berkas milik lima tersangka. Yaitu, dua orang dari rekanan yang ditahan, dan tiga terdakwa dari PT. Chevron yang hingga kini tidak ditahan.