-
Meski Tertunda Perubahan KUHAP Harus Terus Didorong
Kamis, 06/03/2014 15:00 WIBDirektur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo Eddyono mengatakan, sikap DPR yang tidak memaksakan pembahasan RUU KUHAP selesai dalam periode ini sudah tepat. Sebab jika dipaksakan ICJR ragu DPR dan pemerintah mampu menyelesaikannya dengan tetap menjaga kualitas dari produk legislasi tersebut.
Tinjauan Kritis atas Peran Kajati dan Jaksa Agung dalam Upaya Hukum di RUU KUHAP
Kamis, 06/03/2014 01:17 WIBTulisan ini akan mengulas secara khusus dua hal baru ini, mencoba melihatnya secara kritis untuk mengetahui apa maksud dan tujuan konsep baru ini serta sejauh mana dampaknya.
Masih Banyak Masalah RUU KUHAP Diwariskan ke Anggota DPR Mendatang
Rabu, 05/03/2014 11:00 WIBSementara, kata Bambang, pembahasan RUU KUHAP masih sangat panjang. Untuk saat ini saja Panja baru sampai pada tahap mendengarkan penjelasan pemerintah selaku pengusul dari revisi RUU itu. Bambang mengatakan belum ada pembahasan rinci dan menyeluruh atas usulan dari pemerintah itu.
Menghitung Lamanya Masa Penahanan dalam RUU KUHAP
Rabu, 05/03/2014 00:02 WIBTulisan ini akan mencoba meninjau secara singkat lamanya masa penahanan dalam RUU KUHAP dibandingkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan menilainya dari standar hukum hak asasi manusia (HAM) internasional. Dengan membaca dan membandingkannya maka kemudian kita dapat menilai, benarkah lamanya masa penahanan dalam RUU KUHAP akan melemahkan pemberantasan korupsi?
Beginilah Kinerja Anggota DPR Bahas RUU KUHAP
Selasa, 04/03/2014 00:29 WIBPolemik tentang pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) oleh pemerintah dan DPR periode 2009-2014 telah menyulut polemik di masyarakat. RUU tersebut dinilai mengebiri kewenangan sejumlah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Mahkamah Agung (MA), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan sebagainya.
Dituding Rekayasa KUHAP, Ini Jawaban Polisi
Senin, 24/02/2014 21:08 WIBPolisi dituding ada dibalik desain rumusan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang kini ditentang sejumlah pihak karena dinilai mengancam kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua Tim Perumus KUHAP Andi Hamzah: Jika RUU KUHAP Ditarik, Saya Mundur
Senin, 24/02/2014 10:37 WIBSebenarnya seperti apakah perumusan RUU KUHAP yang digadang-gadang sebagai revisi KUHAP lama yang dinilai telah ketinggalan jaman dan terlalu berkiblat pada hukum kolonial. Gresnews.com mencoba mewawancarai Profesor Andi Hamzah selaku Ketua Tim Perumus naskah Akademik RUU KUHAP tersebut sejak 1999, dan melontarkan sejumlah pertanyaan terkait keberatan publik soal muatan dari KUHAP tersebut.
Surat KPK tentang Revisi KUHAP/KUHP Dinilai Telat dan Politis
Kamis, 20/02/2014 08:44 WIBKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu (19/2) secara resmi berkirim surat kepada tiga lembaga negara yakni Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI dan Ketua Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kementerian Hukum dan HAM RI.
Rekayasa Kasus Akan Jadi Modus Jika Fungsi Penyelidikan Hilang
Kamis, 13/02/2014 20:00 WIBSebuah perkara, akan naik ke tingkat penyidikan berdasarkan laporan, salah satunya laporan polisi. Apalagi saat ini, ada sistem target yang harus dicapai oleh polisi di daerah. Kemungkinan rekayasa dengan aturan baru akan makin besar.
ICW: Ini Anggota DPR Pembahas RUU KUHAP yang Diragukan Anti Korupsi
Kamis, 13/02/2014 15:05 WIBKomite untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana (KuHAP) merilis nama-nama anggota DPR yang diragukan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Namun mereka saat ini duduk di Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
Kisruh RUU KUHAP, DPR Lempar Bola Panas ke Pemerintah
Rabu, 12/02/2014 15:00 WIBHujatan publik atas pembahasan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang dinilai berbahaya karena mengandung muatan pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat telingga anggota DPR memerah.
Muatan RUU KUHAP Mengandung Konspirasi Jahat Koruptor
Senin, 10/02/2014 09:10 WIBMuatan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dinilai telah disusupi "penumpang gelap" kepentingan koruptor lewat penyelenggara negara.
DPR Ajak KPK Ikut Pembahasan RUU KUHAP
Jum'at, 07/02/2014 10:30 WIBTerkait keberatan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pembahasan RUU KUHAP, kata Eva, KPK diharapkan segera membahas masalah itu dengan lembaga negara lain. Ia juga menyayangkan sikap dan komentar KPK yang seolah-olah menyampaikan pandangannya melalui LSM.
YLBHI Tuding Polisi Rekayasa RUU KUHAP
Jum'at, 07/02/2014 07:50 WIBYayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mensinyalir ada pesanan kepentingan tertentu dalam perumusan RUU KUHAP dengan menghilangkan ketentuan penyelidikan dan sejumlah pasal tertentu dalam aturan KUHAP yang baru.
Penghapusan Ketentuan Penyelidikan di RUU KUHAP Timbulkan Pelanggaran HAM Lebih Besar
Kamis, 06/02/2014 20:30 WIBMeski demikian mantan perwira menengah polisi itu tidak setuju jika ketentuan penyelidikan dihilangkan dari RUU KUHAP. Bambang mengusulkan, ketentuan penyelidikan tetap ada tetapi pelaksanaanya harus diawasi dengan ketat, khususnya oleh hakim komisaris.