JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sampah plastik di laut Indonesia menjadi sorotan dunia. Saat ini Indonesia diklaim sebagai produsen polutan plastik kedua terbesar di dunia setelah China. Kemudian diikuti sejumlah negara Asean lainnya, seperti Filipina berada di urutan ketiga diikuti Vietnam.
Isu terkait pencemaran lingkungan di perairan kawasan menjadi sorotan tajam para delegasi Kaukus Antar Parlemen Asean atau Asean Inter - Parliamentary Assembly (AIPA) ke 9 yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (18/7). Isu yang sempat mengemuka dalam pertemuan itu adalah terkait pemutihan koral, hingga pencemaran laut akibat sampah plastik (Marine Plastic Debris) yang dinilai berpotensi menjadi ancaman baru.
Dari hasil penelitian disebutkan, negara-negara Asean merupakan kontributor terbesar produsen sampah plastik ukuran mikro ini. Jka produksi sampah plastik tidak bisa ditekan, maka pada tahun 2050, sampah plastik di laut akan lebih banyak dari jumlah ikan. Saat ini, sampah di laut dinilai sudah membahayakan satwa laut. Seperti kasus plastik yang ditemukan di perut burung laut atau microplastic dijumpai pada ikan yang kita konsumsi.
"Sehingga dalam pertemuan ini para delegasi ingin menyiasati agar dibuat regulasi di negara masing-masing tentang pencemaran sampah plastik," ungkap Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Hamdhani seperti dikutip dpr.go.id.
Terkait hal itu, Hamdhani mengatakan, untuk menekan pencemaran sampah plastik, salah satu regulasi yang bisa ditempuh yaitu dengan mengolah sampah menjadi biodiesel atau liquid fertilizier.
Pemerintah Indonesia, menurut Hamdhani, juga sebelumnya menerapkan peraturan kantong plastik berbayar, meskipun akhirnya dihentikan setelah menuai pro kontra. Tapi, dirinya optimis, pemerintah dapat melakukan terobosan baru untuk menekan polusi sampah plastik. "Kami di DPR tetap konsisten bahwa persoalan sampah atau masukan dari delegasi negara lain dapat kita bicarakan bagaimana menyelesaikannya," kata Hamdhani.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno, mengatakan persoalan sampah plastik telah menjadi ancaman baru di negara Asean.
"Ini adalah ancaman terbaru dan belum pernah terjadi di masa lampau yang sejujurnya kita tidak siap hadapi. Jadi, pada saat ini, kita mengkonsumsi ikan-ikan yang memakan plastik, jika tidak berhati-hati maka akan ada dampak kesehatan yang belum terbayangkan pada saat ini," papar Arif Havas. (rm)
Kasus dugaan korupsi ini terkait kegiatan perbaikan dan pemeliharaan jaringan/saringan sampah di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta pada lingkup pekerjaan pemeliharaan dan operasional infrastruktur pengendalian banjir dengan alokasi dana sebesar Rp14,4 miliar pada tahun 2012 dan Rp7,2 miliar pada 2013.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya mengambil alih pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Akhir Terpadu (TPST) Bantar Gebang dari tangan PT Gedong Tua Jaya (GTJ). Sayangnya, pengambilalihan itu justru membuat pengelolaan sampah di DKI malah semakin kusut.
Staf Pusat Perumusan Standar Badan Standardisasi Nasional Evan Buwana mengatakan, implementasi kebijakan kantong plastik berbayar tidak transparan menyangkut pengelolaan dana hasik penjualan kantong plastik itu.
Seharusnya pemerintah dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mendorong ketentuan produk plastik berstandar SNI tersebut agar terjadi interaksi yang positif antara produsen, regulator, dan konsumen.
Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, mengklaim bahwa jenis jenis pelindung (armour) kabel yang ditemukan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, berbeda dengan jenis kabel yang belakangan digunakan PLN.
Program diet plastik dengan kantong plastik berbayar yang sedang diuji coba pemerintah dianggap sebagai langkah yang tidak progresif untuk mengurangi penggunaan plastik di Indonesia.
DKI Jakarta dan Bekasi ribut mengenai masalah sampah, Bogor kena imbasnya. Truk pengangkut sampah yang melewati Cileungsi Bogor menebar bau busuk dari air limbah yang berceceran.
Dari tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jaringan sampah di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemprov DKI ternyata kejaksaan hanya menahan dua tersangka. Sementara satu tersangka lainnya tidak dilakukan penahanan.
Tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung kembali memeriksa Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta Saut Robert Rajagukguk.
Kejaksaan menyatakan akan segera menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi proyek perbaikan dan pemeliharaan jaringan/saringan sampah di Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.
