"Ya jadi kita pikir saat ini yang bersangkutan tidak boleh ada lagi di Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI. Kalau dia ada terus menerus bisa mempermainkan."
"Terlebih Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat terbukti sangat membantu warga Jakarta yang kesulitan dalam biaya kesehatan dan pendidikan. Silpa kita hampir Rp10 triliun. Kita sepakat menggunakan anggaran ini.
Gaji dokter dan perawat Puskesmas yang berkisar Rp1 juta per bulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga Pemerintah Provinsi DKI harus memberikan perhatian yang layak dengan menjadikan tenaga medis di puskesmas ini pegawai tetap.
"Di kota-kota maju, tiang lampu lalu lintas, listrik dipakai untuk jaringan fiber optik (FO). Porsi kita juga jelas, Pak Gubernur ingin menjadikan smart city sampai tingkat RW, kelurahan semua ada jaringan FO."
Pasangan Jokowi-Ahok memulai reformasi pemerintahan DKI Jakarta. Langkah awal yang kemungkinan akan dilakukan adalah mengganti anggota pejabat BPKD dan kepala Dinas Kebersihan.
"Saya memakai filosofi jari, Pak. Kalau kita lipat ke depan pasti akan sakit. Kalau mau dilipat, dilipat ke dalam. Ngak mungkin saya lipat ke depan atau saya potong tanpa alasan yang jelas."
"Kita belum ada rencana ke sana. Yang jadi fokus saat ini sesuai pesan Gubernur Jokowi harus ada penambahan bis supaya standar pelayanan masyarakat bisa maksimal."
"Di DKI banyak mesjid, tapi ini yang bangun dari swasta, bukan pemerintah. Ada Istiqlal, tapi punya nasional. Kalau di tingkat provinsi ini kan mestinya ada mesjid raya, itu yang sedang kami pikirkan," katanya.
