JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan dalam pelaksanaannya Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar tidak boleh terhambat hanya karena pembahasan APBD yang belum rampung.

"Terlebih Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat terbukti sangat membantu warga Jakarta yang kesulitan dalam biaya kesehatan dan pendidikan. Silpa kita hampir Rp10 triliun. Kita sepakat menggunakan anggaran ini. Kita ingin juga ingin PT. Askes bisa membantu kami memverifikasi dengan sistem rujukan yang jelas," jelas Wagub Ahok ketika ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (10/1).

Menurutnya, sementara ini anggaran untuk mengcover program KJS dan KJP akan ditanggung melalui Silpa APBD 2012. Mengenai masalah lain di luar anggaran, seperti adanya permainan calo di sejumlah rumah sakit dan puskesmas, serta membengkaknya biaya KJS, Ahok  mengaku sudah mempersiapkan langkah-langkah antisipatif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyiapkan sistem online yang juga menggandeng PT. Askes untuk mengelolanya.

Ahok juga menambahkan pada prinsipnya, semua warga yang hendak menjalani perawatan dengan KJS dipersilakan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu di puskesmas terdekat. Hal ini untuk mengurangi kepadatan di rumah sakit.


BACA JUGA: