Sebanyak 103 TKI ilegal dideportasi dari Malaysia. Mereka sebelumnya  telah menjalani kurungan selama berbulan-bulan di penampungan warga asing Malaysia karena kasus keimigrasian, narkoba dan kriminal biasa. (

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia sepakat menutup akses penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal. Prosedur penempatan TKI di sektor domestik hanya dilakukan melalui kebijakan skema satu pintu (one channel) yang resmi.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) akan mengedepankan  perlindungan warga negara indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri. Daripada membayar diyat (tebusan) bagi WNI bermasalah di luar negeri.

Menakertrans dan BNP2TKI akan memfokus penyelesaian masalah buruh migran itu pada sistematika keberangkatan TKI, penegakan payung hukum, dan penjajakan investasi modal keberangkatan TKI.

Sebanyak 29 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri di sektor perikanan meminta perlindungan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kementerian Luar Negeri menegaskan pemerintah Indonesia akan memperketat sistem perizinan di bidang pengiriman buruh migran.

Menyusul rencana pemerintah Indonesia memulangkan sekitar 1,8 juta Tenaga Kerja Indonesia bermasalah dari luar negeri. Pemerintah mengaku tengah menyiapkan sejumlah kebijakan antisipasi atau pembenahan.

Buruh Migran Indonesia (BMI) dan Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) yang terdiri dari sejumlah aliansi buruh mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri untuk segera memenuhi hak dan akses hukum para buruh migran.

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal menyatakan  akan segera menjalankan instruksi presiden terkait pemulangan TKI bermasalah atau ilegal dari luar negeri.

LPSK sebut telah banyak tindak pidana yang terjadi dalam proses perekrutan calon TKI.

Pemerintah Kuwait menginginkan Indonesia mencabut kebijakan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama otoritas terkait seperti Kementerian Perhubungan, Polri, otoritas bandara, Kementerian Kesehatan, dan imigrasi berencana mengubah alur pelayanan kepulangan TKI di Bandara.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menuding telah terjadi kebocoran anggaran negara hingga puluhan miliar rupiah di dua lembaga yang menangani urusan tenaga kerja.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui pembebasan seseorang dari hukuman mati, atau permintaan pengurangan hukuman sekalipun merupakan isu yang sangat sensitif bagi pemimpin negara lain.

Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah melaporkan sejak 2013 setidaknya ada 265 TKI  yang terancam hukuman mati karena membunuh majikannya.