Dalam surat dakwaan atas dua terdakwa disebutkan bahwa uang suap mereka memang diperuntukkan kepada Sudung dan Tomo. Uang tersebut diberikan melalui seorang perantara yaitu Direktur Utama PT Basuki Rahmanta Putra, Marudut.

Nama Sudung menjadi perhatian dan kritik masyarakat karena sebelumnya ia sempat disebut-sebut dalam kasus suap penanganan perkara PT Brantas Abipraya.

Menurutnya, promosi terhadap jaksa yang bermasalah dan terbelit kasus menunjukkan Jaksa Agung saat ini tidak sensitif dengan masyarakat sebab kasus ini telah menjadi perhatian publik.

Dalam putusannya, majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta menyatakan kasus tersebut merupakan pemberian suap murni, bukan percobaan penyuapan seperti tuntutan Jaksa KPK dan Basarian pun mengamini hal tersebut. Artinya bila merupakan pemberian suap seharusnya ada penerima suapnya yang dapat diseret ke meja hijau.

Sikap KPK dalam kasus suap PT Brantas Abipraya ini memang terkesan angin-anginan. Bahkan ada dugaan bahwa KPK memang ragu dan cenderung berupaya "menyelamatkan" Kajati DKI Sudung Situmorang agar tak terjerat kasus ini.

Ini adalah kali pertama KPK hanya menjerat pemberi suap tanpa menjerat pihak penerima suap.

ajelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terbelah dalam memutus perkara tindak pidana penyuapan petinggi PT Brantas Abipraya terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus Tomo Sitepu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan bersikap mengamankan posisi Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Tomo Sitepu dalam kasus suap terkait perkara PT Brantas Abipraya yang ditangani Kejaksaan Tinggi DKI.

Casmaya awalnya menyetujui fakta persidangan adanya pertemuan antara Marudut, Sudung dan Tomo di kantor Kejati DKI Jakarta. Tetapi dalam pertemuan itu dianggap tidak ada kesepakatan secara konkrit untuk pemberian uang dengan maksud untuk menghentikan perkara tersebut.

Posisi Sudung dalam kasus suap Brantas Abipraya ini pun makin tersudut dengan adanya pengakuan Marudut itu.

Kehadiran Sudung yang merupakan salah satu petinggi di Kejaksaan membuat KPK menurunkan jaksa senior untuk "mengimbangi". 

Arminsyah mengakui bahwa kasus PT Brantas Abipraya pada awalnya berada di bawah pimpinannya di Kejaksaan Agung. Tetapi, karena kerugian negara dibawah Rp10 miliar, maka kasusnya dilimpahkan ke Kejati DKI Jakarta.

Sidang kasus suap dalam penanganan perkara PT Brantas Abipraya di Kejaksaan Tinggi, yang melibatkan terdakwa Sudi Wantoko dan Dandung Pamularno mengungkap fakta lain.

Kamilov menilai ´pasang badan´ Jaksa Agung sangat berlebihan. Apalagi Sudung dan Tomo telah masuk dalam dakwaan terdakwa.

Jaksa Agung HM Prasetyo sepertinya tetap konsisten menilai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Sudung Situmorang tak melakukan kesalahan dan pelanggaran etik dalam kasus suap pengurusan perkara korupsi PT Brantas Abipraya.