Penembakan dan kekerasan terkait kasus sengketa tanah yang masih terus terjadi, seperti dialami warga di Sulawesi Tenggara pekan lalu. Hal ini menjadi cermin menguapnya janji Jokowi untuk menyelesaian ribuan kasus konflik tanah. Fakta di lapangan, ruang aman dan keadilan agraria bagi rakyat hanya tinggal janji dalam teks Nawacita.

Gugatan itu dia layangkan lantaran Pemeritah Provinsi DKI Jakarta tetap melakukan pembongkaran bangunan dan pengosongan lahan miliknya.

Ali mengaku, tak menyangka petugas berani mengeksekusi tanah dan bangunan bekas sekolah dasar negeri yang kini statusnya masih dalam sengketa itu, tanpa berbekal putusan pengadilan.

Mereka juga mendesak agar meninjau ulang penambangan karst karena dapat merampas lahan produktif petani dan memunculkan alih fungsi lahan pertanian menjadi pertambangan karst dan pabrik semen.

Selama ini yang berperkara hanya 84 warga dengan luas tanah 74 hektar. Warga itulah yang dinyatakan kalah di pengadilan. Hanya saja tanah yang akan dieksekusi seluas 350 hektar. Itulah yang ditolak warga.

"Mana BPK? Karena dalam cara kerjanya DPD menindaklanjuti Laporan BPK. Seharusnya mereka datang sehingga rapat menjadi tiga arah."

"Kalau ngak Senin saya ke lapangan, Tangkiwood 3, Taman Sari."

Menurut Atat, warga memang tidak mempunyai bukti kuat hanya memiliki file clearing. Akan tetapi, warga juga membayar PBB.

"Penyelesaian sengketa tanah itu terus diupayakan selama ini. Tahun 2011 lalu tercatat ada sekitar delapan ribu kasus sengketa lahan. Sekarang tinggal 4.005 kasus lagi."

Dalam berkas putusan disebutkan Ir. Jero Wacik, SE dahulu bertempat tinggal di Dusun Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan sekarang bertempat tinggal di Menara Kebon Sirih Lantai 10, Room 1002, Jalan Kebon Sirih No. 17-19 Jakarta Pusat.

PERSOALAN sengketa agraria tidak akan selesai selama pembangunan nasional berorientasi pada pemilik modal, sementara pemerintah tidak memiliki skema komprehensif menyelesaikan sengketa. "Persoalan sengketa agraria tidak akan selesai, kalau orientasi pembangunan pro pemodal. Akibatnya, ya menggusur wilayah hidup rakyat," kata Budiman Sudjatmiko, anggota Komisi II DPR di Jakarta, Selasa (29/5).

SENGKETA lahan yang berujung pada konflik sosial tidak bisa dibiarkan terus berlarut-larut tanpa penanganan serius bakal mengarah pada ketidakberdayaan rakyat dan apatis sehingga memicu terjadi revolusi sosial. Rakyat melihat kebijakan pemerintah lebih berpihak pada kepentingan pemilik modal dan mengabaikan hak-hak rakyat. "Tidak cuma itu, Ketetapan MPR melalui Tap MPR Nomor 9 tahun 2000 tentang Reformasi Agraria pun tidak dijalankan dan hanya berupa janji-janji manis. Padahal konflik tanah akan terus berlangsung dan sudah kritis. Apabila tidak ditangani serius, bukan tidak mungkin terjadi revolusi sosial."

Sejumlah warga Jl Jati yang tergusur dalam sengketa tenah dan bangunan di Medan, Sumatera Utara menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Mereka meminta KPK beserta untuk memeriksa ketua Pengadilan Negeri Medan, Erwin Malatas Malau. "Ketua PN telah melakukan penetapan eksekusi tanah dan bangunan yang belum pernah ada gugatan sebelumnya kepada warga."

"Kepolisian dan Kejaksaan Agung tidak pernah melakukan eksekusi lahan yang diserobot oleh DL Sitorus pascaputusan MA yang mengalahkan DL Sitorus," kata anggota Komisi III DPR RI, Yahdil Harahap kepada gresnews.com.

Menurut Danang, Tedjo Bawono sebagai pemilik sah atas tanah di Jl Irian Barat No 37-39 Surabaya, yang dikenal dengan Kolam Brantas, bermasalah saat mengurus IMB dan Perpanjangan Izin Usaha. IMB tak kunjung keluar karena Wali Kota Surabaya menginstruksikan kepada Camat Gubeng untuk tidak mengeluarkan izin.