-
Kontras: Ada Konspirasi Pemerintah dan DPR Lemahkan KPK Lewat Remisi Koruptor
Rabu, 18/03/2015 15:00 WIBRunutan tersebut dianggap sebagai susunan rangkai panjang sebuah konspirasi untuk melakukan pembelaan dalam rangka membebaskan para koruptor dan melemahkan KPK.
Tegur Yasonna Terkait Remisi Koruptor, Jokowi Tuai Dukungan
Rabu, 18/03/2015 14:00 WIBBudia mengatakan kelompok relawan Projo tetap konsisten menolak pemberian remisi atau pengurangan hukuman kepada pelaku tahanan atau narapidana.
Yasonna Tegaskan Revisi PP 99 Bukan Obral Remisi
Rabu, 18/03/2015 09:00 WIBYasonna menegaskan, adanya wacana revisi pengetatan remisi bukan berarti melunakkan persyaratan remisi.
Rencana Melonggarkan Remisi untuk Koruptor Dipertanyakan
Selasa, 17/03/2015 12:00 WIBWacana Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk melonggarkan pemberian remisi atau pengurangan masa hukuman terutama terpidana kasus korupsi menuai pro kontra.
Menkumham Disarankan Tetap Pertahankan PP 99 Soal Pengetatan Remisi
Selasa, 17/03/2015 04:00 WIBAnggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan publik dan negara sudah menempatkan kejahatan korupsi sebagai extraordinary crime.
Soal Remisi Untuk Koruptor DPR Malah Dukung Yasonna Laoly
Senin, 16/03/2015 18:00 WIBDPR menilai, wacana kebijakan ini telah mengakomodir hak-hak para narapidana. Pemberian remisi seharusnya dapat menjadi hak bagi semua narapidana (napi) tanpa mendiskriminasi kasus di balik para napi tersebut.
ICJR: Remisi Bagi Koruptor tak Sesuai Peraturan dan Keputusan Mahkamah Agung
Senin, 16/03/2015 15:00 WIBSupriyadi menegaskan, sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly tidak sejalan dengan PP yang mengatur soal pembatasan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi tindak pidana kejahatan luar biasa itu.
Koruptor Bukan Diberi Remisi Melainkan Harus Dihukum Mati
Senin, 16/03/2015 03:01 WIBPelaku korupsi harusnya mendapat perlakuan sama dengan narapidana narkotika, terlebih keduanya juga masuk kategori kejahatan luar biasa bersama dengan terorisme. Jika narapidana lainnya bisa dihukum mati, seharusnya pelaku korupsi juga harus diganjar hukuman yang sama.
Remisi Pada Koruptor, Menkumham: Jangan Hilangkan Hak Narapidana
Sabtu, 14/03/2015 00:00 WIBJadi, lanjut Menkumham, hukuman badannya tetap jalan, tetapi jangan hilangkan hak dia sebagai narapidana dalam pembinaan. Jadi ini harus kita koreksi sistemnya.
Sebagian Napi Koruptor Lolos Dapat Remisi, Surat Edaran Menteri Hukum Digugat
Sabtu, 07/02/2015 12:00 WIBInstitute for Criminal Justice Reform (ICJR) bersama Indonesia Corruption watch (ICW) mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung terkait pemberlakuan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM terkait pengaturan pemberian tremisi bagi narapidana korupsi.
KPK dan ICW Sambut Baik Rencana Menkumham untuk Koordinasi Remisi Koruptor
Jum'at, 02/01/2015 17:31 WIBDeputi Pencegahan KPK Johan Budi mengatakan pihaknya akan membuka pintu sebesar-besarnya akan adanya rencana diskusi tersebut.
Menkumham Tetap Beri Remisi Narapidana Koruptor
Rabu, 31/12/2014 21:00 WIBMenteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly tidak bergeming dan memastikan tidak akan menutup kesempatan bagi para narapidana korupsi mendapatkan pengurangan masa tahanan.
Komisi III PDIP Dukung Pemberian Remisi Napi Korupsi
Rabu, 31/12/2014 13:21 WIBAnggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan menyatakan mendukung pemberian remisi kepada narapidana (napi) Korupsi.
"Obral" Remisi untuk Koruptor, Menteri Hukum Dinilai Tak Konsisten
Sabtu, 27/12/2014 15:00 WIBSikap Kementerian Hukum dan HAM yang tetap memberikan remisi Natal kepada sejumlah narapidana kasus korupsi dinilai tidak konsisten.
Pengetatan Pemberian Remisi Tidak Langgar HAM
Jum'at, 29/11/2013 18:14 WIBKeputusan Mahkamah Agung menolak gugatan sejumlah narapidana kasus korupsi yang keberatan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana dinilai sudah tepat.