JAKARTA, GRESNEWS.COM - Setelah sempat dikritik keikutsertaan sejumlah anggota keluarga presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Turki dan Jerman. Akhirnya kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (Setpres) Bey Machmudin memberikan klarifikasi bahwa keikutsertaan lima orang anggota keluarga Presiden, yakni dua orang putra, satu orang putri, satu orang menantu, serta satu cucu dalam perjalanan ke Turki dan Jerman sejak 5-9 Juli 2017 adalah tanggungan pribadi presiden.

Bey mengatakanb, sebelum melakukan perjalanan ke Turki dan Jerman, Presiden Jokowi telah memberikan arahan kepada Plt Kepala Sekretariat Presiden Winata Supriatna, di Istana Merdeka, Senin (3/7) lalu  Presiden telah menegaskan bahwa seluruh biaya perjalanan dan akomodasi anggota keluarga Presiden yang ikut dalam perjalanan ke Turki dan Jerman menjadi tanggungan pribadi Presiden.

"Anggota keluarga Presiden Jokowi selama penerbangan berada di bagian kompartemen yang selama ini hanya diperuntukkan bagi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, sehingga keberadaan mereka tidak mengurangi kapasitas penumpang rombongan resmi Presiden," jelas Bey dalam siaran persnya Minggu (9/7) seperti dikutip setkab.go.id.

Mengutip Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno,  Kepala Biro Pers Media dan Informasi Setpres menegaskan, bahwa sejak awal pemerintahan, Presiden Jokowi telah memerintahkan agar dilakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara termasuk perjalanan dinas Presiden.

"Perintah Presiden sangat jelas dan tegas untuk efektivitas dan efisiensi. Tidak perlu sewa pesawat walaupun perjalanan sampai ke Amerika Serikat, tim advance yang diperkecil, dan jumlah delegasi yang dibatasi dengan kapasitas pesawat," ungkap Pratikno.

Dituturkan Pratikno, untuk perjalanan jauh seperti ke Amerika Serikat, negara mampu membayar biaya sewa pesawat berbadan besar dari maskapai penerbangan Garuda. Namun mengingat biaya yang sangat mahal, Presiden lebih memilih menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, walaupun harus menambah transit dan waktu tempuh.

"Transit beberapa kali menuju Amerika Serikat untuk pengisian bahan bakar, itu tidak masalah bagi Pak Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden konsisten dengan prinsip efisiensi penggunaan anggaran negara," ujar Pratikno seperti dikutip Bey Machmudin.

Menurut Mensesneg Pratikno, di lingkungan Istana juga telah melakukan efisiensi dengan pengurangan jumlah tim pendahulu, baik kunjungan kerja di dalam negeri maupun ke luar negeri.

"Jumlah tim advance ke luar negeri juga dikurangi sampai 40 persen dan lebih mengoptimalkan peran Kedutaan Besar Republik Indonesia," ujar Pratikno.

Jumlah delegasi juga dibatasi sesuai dengan kapasitas pesawat kepresidenan yang totalnya hanya 42 orang untuk kunjungan ke luar negeri.

"Jumlah tersebut bukan hanya delegasi inti, tetapi sudah termasuk perangkat kepresidenan lainnya," tutur Pratikno.

Oleh karenanya,  Bey Machmudin menjelaskan, keikutsertaan keluarga Presiden dalam kunjungan ke Turki dan Jerman tidak akan membebani anggaran negara. (rm)

Ramainya informasi di media sosial yang menyebutkan sejumlah penerbangan komersial dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Jumat (21/4) pagi tertunda karena adanya keberangkatan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dibantah pihak istana.

Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) Marsda TNI Trisno Hendradi mengatakan alasan bahwa penerbangan hari Jumat (21 April 2017) pukul 05.00 WIB ditunda karena ada penerbangan VVIP sangat tidak masuk akal.

Menurutnya setelah berkoordinasi dengan otoritas Bandara Internasional Halim Perdanakusuma Jakarta, diketahui bahwa pada Jumat (21/4) pukul 05.59 hingga pukul 06.32 WIB terdapat  keberangkatan 6 pesawat dan kedatangan 2 pesawat. Sedangkan pada pukul 07.11 hingga pukul 08.11 terdapat keberangkatan 6 pesawat dan kedatangan 3 pesawat.

"Pesawat-pesawat tersebut tidak hanya pesawat VVIP, tapi juga milik komersil dan TNI AU," kata Sesmilpres di Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (21/4).

Sementara pesawat Kepresidenan Indonesia-1, lanjut Sesmilpres, baru  lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta menuju Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah  pada pukul 08.05 WIB.

"Jadi, alasan bahwa penerbangan hari Jumat (21 April 2017) pukul 05.00 WIB ditunda karena adanya penerbangan VVIP sangat tidak masuk akal," jelas Sesmilpres yang menyertai kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jawa Tengah seperti dikutip setkab.go.id.(rm)

Tugas dan peran wakil presiden yang tidak diatur secara jelas dalam UUD dinilai menimbulkan sejumlah masalah diantara persaingan peran dengan presiden.

Presiden berharap para ulama NU melanjutkan kembali jejak pendahulunya, mengambil bagian dalam menjawab tantangan bersama, dan menempatkan NU menjadi bagian penting dari tiang penyangga Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

Prosesi Akad Nikah di Gedung Graha Saba, Solo, Jawa Tengah, Kamis (11/6).

Presiden Joko Widodo (dua kiri) didampingi istrinya Ibu Iriana Joko Widodo (empat kanan) bersama putra putrinya Kahiyang Ayu (lima kanan), dan Gibran Rakabuming Raka (limakiri) berjalan saat akan melamar menantunya Selvi Ananda di Jalan Kutai Utara RT.08/RW.07 Sumber, Solo, Jawa Tengah.

Seperti diketahui, dana haji yang berasal dari setoran awal masyarakat yang akan pergi haji jumlahnya Rp84 triliun. Dana itu tersimpan dalam bentuk sukuk.

Ia menyatakan hal ini akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Jokowi. Sebab pemanggilan tak hanya akan menglarifikasi pernyataannya tersebut namun juga koordinasi berkenaan anggaran, APBN dan pekerjaan lainnya.

Sekitar 2.000 personil TNI, Polri dan instansi terkait akan disiagakan untuk pengamanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Makassar pada 22 Mei 2015.

Koalisi Penegak Konstitusi mengajukan uji  materi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Kepresidenan.

Kewenangan Luhut selaku kepala staf kepresidenan tak lagi mengacu pada Perpres 190 tahun 2014 yang hanya sekedar mendukung komunikasi politik dan mengelola isu-isu strategis kepresidenan. Namun juga bertambah besar dengan ikut mengendalikan program prioritas.

Presiden tidak bisa berdiri sendiri menuntaskan segala permasalahan. Karenanya, memang diperlukan orang-orang yang bisa membantu pekerjaannya dengan baik.

Relawan Jokowi yang tergabung dalam Sekretariat Partisipasi Indonesia (Sekber Partisipasi) menyatakan menolak  pengisian kantor Staf Kepresidenan oleh orang-orang dari lawan politik Presiden Jokowi.