Terlepas dari perusahaan itu mengetahui atau tidak uang hasil korupsi, para korporasi itu seharusnya sudah bisa dijerat dengan pasal pencucian uang.

Peraturan Pemerintah tentang  Pencucian Uang diajukan uji materi oleh sejumlah advokad karena dinilai bertentangan  dengan Undang-Undang Advokat.

Menurut Yusuf,‎ mantan Bupati Bangkalan tersebut selalu melakukan setor tunai dalam jumlah yang cukup besar ke setiap bank pribadinya yaitu antara Rp100-300 juta.

Kepala PPATK Muhammad Yusuf mengatakan, masing-masing oknum kepala daerah itu mempunyai cara untuk menutupi transaksi keuangan tak wajar.

Tindak pidana pencucian uang di Pasar Modal agak lebih sulit karena untuk bertransaksi di pasar modal harus melalui bank terlebih dahulu, sehingga akan diidentifikasi lebih dahulu oleh Bank. Namun tetap saja terjadi tindak pidana pencucian uang di Pasar Modal.

Khusus Pemilu 2014 kata dia, PPATK berupaya mencegah terjadinya money politics, dan penyusupan dana pengusaha hitam ke parpol dan politisi. Semua itu kata pria kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah, pada 9 Agustus 1960 tersebut adalah untuk mendukung tugas PPATK dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bambang mengatakan laporan yang dikeluarkan oleh PPATK meskipun diklasifikasi sebagai laporan transaksi mencurigakan, memerlukan adanya klarifikasi dan konfirmasi untuk mengetahui apakah transaksi itu mengandung unsur kejahatan atau pidana.

"Ia diperiksa untuk tersangka Muhamad Nazaruddin."

Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan, kejaksaan akan terus berusaha menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi selain dengan UU Tipikor.

"Jangan ada belas kasihan untuk menyita asset. Kalau kita masih punya belas kasihan ya susah kita."

Pakar Pidana Pencucian Uang dari Universitas Trisakti Yenti Garnasih mengatakan, sia-sia Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan analisa dan menyerahkan Laporan Hasil Analisa (LHA) kepada penegak hukum, jika tidak dimaksimalkan.

UU TPPU memberikan landasan hukum bagi Penyidik untuk menggabungkan penyidikan Tindak Pidana Asal (dalam hal ini Tipikor) dengan penyidikan TPPU, untuk kemudian dilanjutkan dengan penuntutan/dakwaan kumulatif. Selain itu, di dalam proses persidangan, Hakim juga diberi kewenangan oleh UU TPPU untuk mewajibkan terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil dari tindak pidana.

Dari 72 kasus tersebut yang terbanyak adalah kasus penyalahgunaan Narkotika yaitu berjumlah 17 kasus yang diikuti dengan kasus penggelapan baru kemudian korupsi.